#POS BANTUAN HUKUM

Mahkamah Agung (MA) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp10,303 triliun pada 2027 di luar pagu indikatif Rp16,959 triliun guna memenuhi kebutuhan operasional peradilan dan pelaksanaan program ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kini menggunakan media sosial (medsos) untuk menjaring langsung keluhan masyarakat terkait pelayanan publik di kementeriannya. “Sekarang itu kalau dilihat ...

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kakanwil Kemenkum Kalteng), Hajrianor saat Focus Group Discussion (FGD) terkait analisa dan evaluasi kebijakan terhadap Peraturan Menteri ...

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Halikinnor berharap pelatihan paralegal bagi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) desa dan kelurahan, harus mampu mengoptimalkan peran layanan bantuan ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menyambut baik pelaksanaan pelatihan paralegal bagi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) desa dan kelurahan ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) memperkuat peran para legal di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) guna memberikan kemudahakan akses masyarakat terhadap ...

Pemerintah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan paralegaltingkat desa sebagai upaya memperluas layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di wilayah pelosok ...

Kementerian Hukum terus mendorong kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat melalui peluncuran SuperApp “PASTI” sebagai bagian dari transformasi digital layanan hukum nasional. ...

Sebanyak 914 paralegal di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng) siap menjadi garda terdepan dan menjadi solusi bagi masyarakat yang menghadapi masalah hukum di daerah setempat. ...

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah akan menegakkan hukum dengan tegas terhadap platform media sosial yang terbukti melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun ...