Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Palangka Raya, Kalimantan Tengah Noorkhalis Ridha meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah kota setempat, mencari program pemerintah pusat yang dapat dikolaborasikan dengan daerah setempat.
"Maksudnya begini, bagaimana caranya OPD di pemkot ini bisa membawa dana pemerintah pusat yang ada di kementerian ke daerah, melalui berbagai program," katanya di Palangka Raya, Kamis.
Sehingga, sambung dia, dengan adanya program-program pemerintah pusat sedikit banyaknya juga membantu pemerintah daerah untuk pembangunan di wilayahnya.
Agar dana pusat yang berada di setiap kementerian itu bisa dibawa ke daerah, tentu para kepala OPD harus bisa membangun komunikasi yang baik terhadap kementerian sesuai dengan sektornya masing-masing.
"Misalnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) maka kaitannya dengan Kementerian PUPR, sehingga nantinya pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja setiap tahunnya," bebernya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palangka Raya itu menyarankan, kepala OPD selain harus banyak berkomunikasi dengan pemerintah pusat, juga harus piawai melakukan pendekatan dengan instansi terkait.
Karena selama ini, menurutnya anggaran di setiap kementerian pusat itu selalu ada disediakan untuk mendukung pembangunan daerah dengan berbagai program.
"Ya harapan kami kepala OPD melaksanakan hal itu. Selain itu pula juga diminta meningkatkan inovasi sehingga dalam kepemimpinannya tidak terlalu monoton," ungkapnya.
"Maksudnya begini, bagaimana caranya OPD di pemkot ini bisa membawa dana pemerintah pusat yang ada di kementerian ke daerah, melalui berbagai program," katanya di Palangka Raya, Kamis.
Sehingga, sambung dia, dengan adanya program-program pemerintah pusat sedikit banyaknya juga membantu pemerintah daerah untuk pembangunan di wilayahnya.
Agar dana pusat yang berada di setiap kementerian itu bisa dibawa ke daerah, tentu para kepala OPD harus bisa membangun komunikasi yang baik terhadap kementerian sesuai dengan sektornya masing-masing.
"Misalnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) maka kaitannya dengan Kementerian PUPR, sehingga nantinya pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja setiap tahunnya," bebernya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palangka Raya itu menyarankan, kepala OPD selain harus banyak berkomunikasi dengan pemerintah pusat, juga harus piawai melakukan pendekatan dengan instansi terkait.
Karena selama ini, menurutnya anggaran di setiap kementerian pusat itu selalu ada disediakan untuk mendukung pembangunan daerah dengan berbagai program.
"Ya harapan kami kepala OPD melaksanakan hal itu. Selain itu pula juga diminta meningkatkan inovasi sehingga dalam kepemimpinannya tidak terlalu monoton," ungkapnya.