Palangka Raya (ANTARA) - Program Sekolah Penggerak (PSP) angkatan ke-2 yang dilaksanakan Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Kalteng bersama Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, bertujuan untuk mengangkat kualitas pendidikan di daerah setempat.
Kepala BPMP Kalteng Tomy Haridjaya di sela-sela kegiatan Forum Pemangku Kepentingan Daerah (FKPD) Kota Palangka Raya pelaksana PSP angkatan kedua, yang dilaksanakan di Aula BPMP Provinsi setempat, Jumat, mengatakan forum menekankan transformasi PSP tidak terbatas pada satuan pendidikan, tetapi perlu dilakukan stimulasi agar terciptanya ekosistem pendukung perubahan dan gotong royong tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan dapat terjadi secara luas.
"Maka itu saya menginginkan forum ini kita bersama pemangku kepentingan bersinergi, berkolaborasi untuk mendorong terjadinya percepatan transformasi pendidikan di Palangka Raya. Kami menekankan sekolah penggerak terus berlanjut," katanya.
Tomy menegaskan, mereka belajar untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, sehingga mutu pendidikan lebih baik. Kota Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi tentunya menjadi barometer pendidikan di Kalteng harus memiliki kemajuan pendidikan, hingga adanya peningkatan kualitas yang menjadi tantangan bersama.
"Pada intinya langkah ini sebagai diskusi berkaitan dengan berbagai upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Seluruh pemangku kepentingan merefleksikan capaian kemajuan pendidikan di daerahnya dalam satu tahun, kemudian menyusun rencana dan komitmen tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah masing-masing," ungkapnya.
Dilokasi yang sama, Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastikah menuturkan pemkot telah menerbitkan payung hukum berupa peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
"Ke depan pemkot berkomitmen melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dengan menyesuaikan karakteristik dan kemampuan daerah, sebab pendidikan sesuai dengan visi misi pemkot saat ini, yaitu mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat cerdas," bebernya.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Jayani yang turut hadir dalam kegiatan tersebut membeberkan, Kota Palangka Raya yang terpilih menjadi salah satu dari 139 kabupaten/kota penyelenggara PSP angkatan II.
Disdik setempat juga terus berbenah dalam mensukseskan PSP tersebut, melalui Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data Pendidikan, Dinas Pendidikan menyusun berbagai program terkait PSP.
Dengan bimbingan dari BPMP Kalteng, Disdik Kota Palangka Raya mengadakan kegiatan pendampingan dan pelatihan bagi sekolah pelaksana PSP tersebut.
"Kami (Disdik) mendorong untuk Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) secara mandiri. Pada 2022 ada sebanyak 56 satuan pendidikan yang telah menerapkan IKM mandiri. Diharapkan di 2024 nanti, semua satuan pendidikan baik jenjang TK, SD maupun SMP sudah menerapkan IKM secara mandiri," demikian Jayani.
Kepala BPMP Kalteng Tomy Haridjaya di sela-sela kegiatan Forum Pemangku Kepentingan Daerah (FKPD) Kota Palangka Raya pelaksana PSP angkatan kedua, yang dilaksanakan di Aula BPMP Provinsi setempat, Jumat, mengatakan forum menekankan transformasi PSP tidak terbatas pada satuan pendidikan, tetapi perlu dilakukan stimulasi agar terciptanya ekosistem pendukung perubahan dan gotong royong tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan dapat terjadi secara luas.
"Maka itu saya menginginkan forum ini kita bersama pemangku kepentingan bersinergi, berkolaborasi untuk mendorong terjadinya percepatan transformasi pendidikan di Palangka Raya. Kami menekankan sekolah penggerak terus berlanjut," katanya.
Tomy menegaskan, mereka belajar untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, sehingga mutu pendidikan lebih baik. Kota Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi tentunya menjadi barometer pendidikan di Kalteng harus memiliki kemajuan pendidikan, hingga adanya peningkatan kualitas yang menjadi tantangan bersama.
"Pada intinya langkah ini sebagai diskusi berkaitan dengan berbagai upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Seluruh pemangku kepentingan merefleksikan capaian kemajuan pendidikan di daerahnya dalam satu tahun, kemudian menyusun rencana dan komitmen tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah masing-masing," ungkapnya.
Dilokasi yang sama, Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastikah menuturkan pemkot telah menerbitkan payung hukum berupa peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
"Ke depan pemkot berkomitmen melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dengan menyesuaikan karakteristik dan kemampuan daerah, sebab pendidikan sesuai dengan visi misi pemkot saat ini, yaitu mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat cerdas," bebernya.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Jayani yang turut hadir dalam kegiatan tersebut membeberkan, Kota Palangka Raya yang terpilih menjadi salah satu dari 139 kabupaten/kota penyelenggara PSP angkatan II.
Disdik setempat juga terus berbenah dalam mensukseskan PSP tersebut, melalui Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data Pendidikan, Dinas Pendidikan menyusun berbagai program terkait PSP.
Dengan bimbingan dari BPMP Kalteng, Disdik Kota Palangka Raya mengadakan kegiatan pendampingan dan pelatihan bagi sekolah pelaksana PSP tersebut.
"Kami (Disdik) mendorong untuk Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) secara mandiri. Pada 2022 ada sebanyak 56 satuan pendidikan yang telah menerapkan IKM mandiri. Diharapkan di 2024 nanti, semua satuan pendidikan baik jenjang TK, SD maupun SMP sudah menerapkan IKM secara mandiri," demikian Jayani.