Sampit (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau masyarakat turut aktif memastikan diri masuk dalam daftar pemilih agar bisa menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Kalau ada yang belum didatangi petugas, harap segera lapor ke PPK atau PPS. Bisa dicek, kalau ada ditempel stiker di rumah, itu tanda sudah didata petugas," kata anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kalteng, Haramain di Sampit, Senin.
Harapan itu disampaikannya saat sosialisasi tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah di Sampit. Kegiatan dihadiri jajaran KPU Kotawaringin Timur, unsur partai politik, pemerintah daerah, pers dan pemangku kepentingan lainnya.
Dia menjelaskan, dalam Pilkada 2024 ini akan ada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta pemilihan bupati dan wakil bupati serta wal kota dan wakil wali kota, termasuk di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pemungutan suara akan dilaksanakan pada 27 November 2024.
Berdasarkan jadwal, pada 27-29 Agustus masa pendaftaran bakal calon gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati, penetapan calon pada 22 September, masa kampanye 25 September-23 November, penghitungan suara 27 November-16 Desember, serta penetapan calon terpilih pada lima hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada gugatan.
Harmain mengatakan, sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada seluruh masyarakat terkait penyelenggaraan pilkada. Selain itu, sosialisasi ini juga menjadi upaya menggugah hati masyarakat untuk menggunakan hak suaranya sehingga partisipasi pemilih lebih tinggi.
Untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 di Kalimantan Tengah, KPU sudah melantik 680 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tersebar di 136 kecamatan di 14 kabupaten/kota. Pelantikan dilaksanakan pada 16 Mei 2024.
KPU juga telah melantik 4.713 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk 1.571 kelurahan/desa se Kalimantan Tengah. Pelantikan dilaksanakan pada 26 Mei 2024.
Baca juga: Disdik Kotim tindak lanjuti hasil SPI Pendidikan oleh KPK
Sementara itu untuk pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran data pemilih, telah direkrut dan dilantik sebanyak 7.050 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dari 4.380 tempat pemungutan suara (TPS) di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.
"Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran seluruh tahapan pilkada, serta agar partisipasi pemilih lebih meningkat dibanding pilkada sebelumnya," demikian Harmain.
Sementara itu Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kotim, Rihel mengatakan, sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak tentang pentingnya penyelenggaraan pemilihan serta hak suara kita dalam pelaksanaan pemungutan suara saat pemilihan kepala daerah nantinya.
Penyelenggaraan pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan terpilihnya pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal.
Ukuran suksesnya penyelenggaraan pilkada tidak hanya terletak pada hasil akhir yang dicapai, yaitu terpilihnya pasangan pemimpin terpilih untuk masa jabatan satu periode, tetapi keberhasilan utama terletak pada terciptanya proses pemilihan yang kondusif, damai dan lancar.
Jika terdapat permasalahan yang timbul selama penyelenggaraan, diharapkan dapat diselesaikan secara baik.
Pelaksanaan perhelatan pilkada memerlukan tanggung jawab dan perhatian seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal dan menjaga proses demokrasi yang sedang berjalan.
Rihel menambahkan, sosialisasi ini sangat penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih yang cenderung turun jika dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu.
"Untuk itu diperlukan peran serta dari seluruh aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk dapat menyampaikan informasi dan memberikan wawasan kepada masyarakat agar ikut hadir ke TPS dan sosialisasi seperti ini perlu dilaksanakan terus-menerus demi suksesnya penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan," demikian Rihel.
Habiskan Rp466 miliar
Anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah Wawan Wiraatmaja menyebutkan, biaya yang digelontorkan untuk Pilkada Serentak 2024 di Kalteng cukup besar.
Total biaya yang dikucurkan lebih dari Rp466 miliar. Jumlah tersebut untuk pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh daerah di Kalimantan Tengah.
"Alhamdulillah sudah dipenuhi melalui hibah oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Saat Pilkada 2020 lalu anggarannya Rp285 miliar, tapi hanya ada pemilihan gubernur dan Pilkada Kotim," ujar Wawan.
Menurut Wawan, semua penggunaan anggaran Pilkada Serentak 2024 akan dipertanggungjawabkan oleh KPU melalui program dan kegiatan, termasuk yang menjadi hak pasangan calon seperti alat peraga kampanye, bahan kampanye, fasilitasi debat dan lainnya.
Secara umum alokasi penggunaan anggaran berkisar 40 sampai 50 persen untuk honor badan ad hoc, sekitar 10 hingga 20 persen logistik dan distribusinya, sisanya sosialisasi dan penyelenggaraan.
"Makanya kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak menyia-nyiakan ini semua. Mari kita sukseskan Pilkada Serentak ini dengan menggunakan hak pilih dengan baik serta menjaga situasi daerah agar tetap kondusif," demikian Wawan.
Baca juga: Polres Kotim gagalkan penyalahgunaan ratusan sak pupuk subsidi
Baca juga: Fraksi Golkar ingatkan Pemkab Kotim konsisten terhadap program prioritas
Baca juga: Bupati Kotim upayakan pemerataan penempatan nakes dan guru
"Kalau ada yang belum didatangi petugas, harap segera lapor ke PPK atau PPS. Bisa dicek, kalau ada ditempel stiker di rumah, itu tanda sudah didata petugas," kata anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kalteng, Haramain di Sampit, Senin.
Harapan itu disampaikannya saat sosialisasi tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah di Sampit. Kegiatan dihadiri jajaran KPU Kotawaringin Timur, unsur partai politik, pemerintah daerah, pers dan pemangku kepentingan lainnya.
Dia menjelaskan, dalam Pilkada 2024 ini akan ada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta pemilihan bupati dan wakil bupati serta wal kota dan wakil wali kota, termasuk di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pemungutan suara akan dilaksanakan pada 27 November 2024.
Berdasarkan jadwal, pada 27-29 Agustus masa pendaftaran bakal calon gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati, penetapan calon pada 22 September, masa kampanye 25 September-23 November, penghitungan suara 27 November-16 Desember, serta penetapan calon terpilih pada lima hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada gugatan.
Harmain mengatakan, sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada seluruh masyarakat terkait penyelenggaraan pilkada. Selain itu, sosialisasi ini juga menjadi upaya menggugah hati masyarakat untuk menggunakan hak suaranya sehingga partisipasi pemilih lebih tinggi.
Untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 di Kalimantan Tengah, KPU sudah melantik 680 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tersebar di 136 kecamatan di 14 kabupaten/kota. Pelantikan dilaksanakan pada 16 Mei 2024.
KPU juga telah melantik 4.713 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk 1.571 kelurahan/desa se Kalimantan Tengah. Pelantikan dilaksanakan pada 26 Mei 2024.
Baca juga: Disdik Kotim tindak lanjuti hasil SPI Pendidikan oleh KPK
Sementara itu untuk pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran data pemilih, telah direkrut dan dilantik sebanyak 7.050 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dari 4.380 tempat pemungutan suara (TPS) di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.
"Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran seluruh tahapan pilkada, serta agar partisipasi pemilih lebih meningkat dibanding pilkada sebelumnya," demikian Harmain.
Sementara itu Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kotim, Rihel mengatakan, sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak tentang pentingnya penyelenggaraan pemilihan serta hak suara kita dalam pelaksanaan pemungutan suara saat pemilihan kepala daerah nantinya.
Penyelenggaraan pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan terpilihnya pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal.
Ukuran suksesnya penyelenggaraan pilkada tidak hanya terletak pada hasil akhir yang dicapai, yaitu terpilihnya pasangan pemimpin terpilih untuk masa jabatan satu periode, tetapi keberhasilan utama terletak pada terciptanya proses pemilihan yang kondusif, damai dan lancar.
Jika terdapat permasalahan yang timbul selama penyelenggaraan, diharapkan dapat diselesaikan secara baik.
Pelaksanaan perhelatan pilkada memerlukan tanggung jawab dan perhatian seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal dan menjaga proses demokrasi yang sedang berjalan.
Rihel menambahkan, sosialisasi ini sangat penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih yang cenderung turun jika dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu.
"Untuk itu diperlukan peran serta dari seluruh aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk dapat menyampaikan informasi dan memberikan wawasan kepada masyarakat agar ikut hadir ke TPS dan sosialisasi seperti ini perlu dilaksanakan terus-menerus demi suksesnya penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan," demikian Rihel.
Habiskan Rp466 miliar
Anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah Wawan Wiraatmaja menyebutkan, biaya yang digelontorkan untuk Pilkada Serentak 2024 di Kalteng cukup besar.
Total biaya yang dikucurkan lebih dari Rp466 miliar. Jumlah tersebut untuk pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh daerah di Kalimantan Tengah.
"Alhamdulillah sudah dipenuhi melalui hibah oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Saat Pilkada 2020 lalu anggarannya Rp285 miliar, tapi hanya ada pemilihan gubernur dan Pilkada Kotim," ujar Wawan.
Menurut Wawan, semua penggunaan anggaran Pilkada Serentak 2024 akan dipertanggungjawabkan oleh KPU melalui program dan kegiatan, termasuk yang menjadi hak pasangan calon seperti alat peraga kampanye, bahan kampanye, fasilitasi debat dan lainnya.
Secara umum alokasi penggunaan anggaran berkisar 40 sampai 50 persen untuk honor badan ad hoc, sekitar 10 hingga 20 persen logistik dan distribusinya, sisanya sosialisasi dan penyelenggaraan.
"Makanya kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak menyia-nyiakan ini semua. Mari kita sukseskan Pilkada Serentak ini dengan menggunakan hak pilih dengan baik serta menjaga situasi daerah agar tetap kondusif," demikian Wawan.
Baca juga: Polres Kotim gagalkan penyalahgunaan ratusan sak pupuk subsidi
Baca juga: Fraksi Golkar ingatkan Pemkab Kotim konsisten terhadap program prioritas
Baca juga: Bupati Kotim upayakan pemerataan penempatan nakes dan guru