Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, terus mendorong perluasan akses keuangan bagi masyarakat melalui penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
TPAKD memiliki peran strategis dalam memperluas akses keuangan masyarakat mendorong literasi keuangan, kata Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim Umar Kaderi di Sampit, Senin.
"Termasuk memperkuat pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan formal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," ucapnya.
Umar menjelaskan, bahwa upaya ini dinilai strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Kotawaringin Timur. Keberadaan TPAKD dinilai semakin relevan dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi saat ini.
Di antaranya keterbatasan akses layanan keuangan di sejumlah wilayah, belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan formal, serta perlunya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengakselerasi program inklusi keuangan yang tepat sasaran.
Oleh karena itu, ia menilai, pelaksanaan rapat koordinasi dilaksanakan oleh TPAKD menjadi momentum penting, tidak sekadar agenda rutin kelembagaan.
"Melalui forum ini, kita dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja TPAKD di masing-masing daerah, melihat capaian, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah perbaikan yang lebih efektif ke depan," jelas Umar.
Pj Sekda Kotim ini juga mendorong pendampingan dan pelatihan bagi masyarakat yang akan terbangun pemahaman, yang lebih komprehensif terkait perencanaan program hingga implementasi di lapangan.
Hal tersebut mencakup penyusunan pelaporan serta penguatan sinergi lintas sektor agar program TPAKD tidak berhenti pada aspek administratif semata.
"Program TPAKD harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya sangat mendukung pelaksanaan berbagai program TPAKD. Substansi program tersebut dinilai sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan akses keuangan yang semakin luas, masyarakat, termasuk pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga kelompok rentan akan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan.
Baca juga: Beras Bulog dipastikan stabil di tengah kenaikan harga bahan pokok di Kotim
Dalam konteks tersebut, keberhasilan TPAKD tentu tidak dapat dicapai oleh seorang diri. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, lembaga pemerintah pusat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.
"Sinergi ini harus terus kita rawat dan perkuat agar program yang dijalankan benar-benar berbasis kebutuhan daerah, memiliki arah yang jelas, dan dapat diukur keberhasilannya," ucapnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kotim ini pun mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga komitmen, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan program akses keuangan di daerah yang semakin maju dan berkembang.
"Semoga seluruh ikhtiar melalui TPAKD dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," demikian Umar Kaderi.
Baca juga: Bupati Kotim instruksikan optimalkan aset wisata Pantai Ujung Pandaran
Baca juga: DPKP Kotim terapkan dua strategi hadapi ancaman kekeringan
Baca juga: DPRD Kotim desak kepolisian segera tuntaskan kasus penganiayaan Camat MHU