Sampit (ANTARA) - Banjir yang kembali merendam sejumlah ruas jalan di Sampit, Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, akibat hujan deras mendapat sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, yang menilai perlu adanya penataan drainase secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Membahas terkait banjir ketika cuaca seperti sekarbukan sesuatu yang baru dan sejak dahulu ceritanya selalu terus begitu, kata Anggota DPRD Kotim Dadang Siswanto di Sampit, Selasa.
"Jadi, program penataan drainase dalam kota ini kan menjadi bagian dari visi-misi kepala daerah, jadi kita berharap di 2027 ada perencanaan yang komprehensif dan menyeluruh agar kondisi ini tidak terus berulang," ucapnya.
Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) II Kotim meliputi Kecamatan Baamang dan Seranau ini menilai banjir saat curah hujan tinggi bukanlah hal baru, melainkan persoalan lama yang belum tertangani secara optimal.
Menurut Dadang, persoalan banjir tidak hanya berkaitan dengan saluran utama di jalan protokol, tetapi juga menyangkut kondisi drainase di kawasan permukiman warga. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terintegrasi dan tidak parsial.
"Ini juga yang terus kami suarakan melalui Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang terus mendorong agar pemerintah daerah menyusun grand design penataan drainase yang mencakup seluruh wilayah kota," ujar Politisi PAN ini.
Dadang juga menyoroti pentingnya wajah kota Sampit, khususnya di kawasan Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang. Menurutnya, kondisi genangan di wilayah tersebut akan memberikan kesan buruk terhadap tata kelola kota secara keseluruhan.
Dia menilai intervensi pemerintah melalui kebijakan anggaran sangat diperlukan, terutama dalam menentukan prioritas pembangunan di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini. Perencanaan tersebut diharapkan paling tidak bisa masuk dalam prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Penentuan skala prioritas dinilai menjadi kunci agar penanganan banjir bisa lebih efektif.
"Ini perlu ada intervensi pemerintah melalui APBD. Pemerintah harus menentukan mana yang menjadi prioritas, karena efisiensi bukan berarti menghilangkan program, tetapi memilih yang paling penting dari semua yang penting," jelasnya.
Baca juga: DPRD Kotim validasi lapangan terkait sengketa lahan di Cempaga Hulu
Ia menambahkan, berdasarkan penilaiannya penanganan drainase selama ini belum maksimal, terbukti dari masih terjadinya banjir di sejumlah titik saat hujan deras mengguyur. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa sistem yang ada perlu segera dibenahi.
Namun, ia juga tidak memungkiri masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan juga memberikan andil terhadap belum maksimalnya drainase dalam kota.
Oleh karena itu, ia pun mengajak masyarakat untuk lebih peduli akan kondisi lingkungan, minimal di sekitar tempat tinggal masing-masing.
"Kalau saya melihat, penanganan drainase sejauh ini belum maksimal. Fakta banjir ini sudah menjawab. Tapi kita juga mengajak masyarakat untuk bersama menjaga lingkungan, karena tidak semua banjir disebabkan drainase, ada juga faktor kebersihan lingkungan," demikian Dadang.
Baca juga: Yudi Aprianur ditunjuk sebagai Plt Camat Baamang
Baca juga: DPRD Kotim apresiasi kepolisian gagalkan penyelewengan pupuk
Baca juga: Kotim dapat jatah 1.067 hektare Cetak Sawah Rakyat