"Dari target sebesar Rp 1,3 miliar, tarcapai sebesar Rp 1,5 miliar atau 122 persen," kata Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Barsel, Syahrani, di Buntok, Sabtu.
Menurut dia, pihaknya sangat bersyukur target yang ditentukan pada 2017 lalu tersebut melampaui target yang ditentukan.
"Dalam mencapai target tersebut, kita ada memiliki tiga strategi yakni peningkatan segi pelayanan," ucap dia.
Kemudian lanjut Syahrani melakukan evaluasi, dan peninjauan kembali atas izin gangguan (HO), dan merevisi peraturan Bupati yang mengatur tentang retribusi.
Ia menjelaskan, dari segi pelayanan, pihaknya kini melakukan pembayaran sistem non tunai yang dibayarkan ke bank Kalteng.
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena, dari sisi waktu mereka ada kepastian, dan waktunya pun lebih efektif, dan cepat.
Sedangkan peninjauan kembali izin HO yang berkaitan dengan retribusi non pajak, dimana untuk izin HO berdasarkan luas usaha yang dikenversikan sehingga diketahui besaran pajak yang dibayarkan.
Terkait dengan revisi Peraturan Bupati tentang retribusi, dan pajak daerah seperti reklame yang sebelumnya Rp 40 ribu, sudah ditetapkan besarannya dinaikan 7 kali lipat sehingga menjadi Rp 240 ribu.
Ia mengatakan sedangkan untuk target pada 2018 ini ditetapkan sebesar Rp 1,3 miliar, namun karena izin HO dihapus oleh pemerintah pusat pada seluruh kabupaten, maka target DPMPTSP hanya Rp 121 juta.
"Dengan dihapuskannya izin HO tersebut, tentu saja pendapatan akan berkurang, akan tetapi kita akan berupaya mencari solusi bersama Pemkab Barsel supaya penerimaan DPMPTSP bisa meningkat," demikian Syahrani.
