Pembangunan Jembatan Mentaya diharapkan dibantu pusat dan luar negeri

id Pembangunan Jembatan Mentaya diharapkan dibantu pusat dan luar negeri,Pemkab Kotim,Kotawaringin Timur,Kotim,Sampit,Jembatan Mentaya,Presiden Jokowi

Pembangunan Jembatan Mentaya diharapkan dibantu pusat dan luar negeri

Repro foto desain Jembatan Mentaya yang pembangunannya diharapkan bisa dimulai 2021. ANTARA/Norjani

Sampit (ANTARA) - Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan Jembatan Mentaya membuat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah berharap dukungan semua pihak, khususnya pemerintah pusat, bahkan bantuan luar negeri.

"Rencana pemerintah kabupaten untuk membangun pondasi pada 2021 itu untuk memancing kolaborasi. Harapannya nanti ada 'sharing' dana APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten dan bantuan luar negeri," harap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kotawaringin Timur H Machmoer di Sampit, Minggu.

Machmoer menjelaskan, jika mengacu pada desain awal jembatan dengan panjang 1,2 kilometer maka biaya yang harus digelontorkan untuk pembangunan pondasi sekitar Rp20 miliar. Pemerintah kabupaten berharap bisa melaksanakan kegiatan itu pada 2021 nanti.

Jembatan yang nantinya akan menjadi akses masyarakat Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut menuju pusat Kota Sampit itu diyakini akan membawa dampak sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi di dua kecamatan yang saat ini terisolasi jalan darat tersebut.

Machmoer tidak menyebutkan secara rinci lokasi yang dicadangkan untuk pembangunan Jembatan Mentaya, namun dia memastikan sudah ada dua alternatif lokasi yang disiapkan.

Pemilihan lokasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada pemerintah pusat setelah ada kajian oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta lembaga terkait lain seperti Kementerian Perhubungan dan lainnya karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan dari berbagai sisi.

"Kami berharap rencana pembangunan ini mulai disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya terkait ganti rugi lahan. Kalau bisa tanpa ganti rugi, maka tentu bisa mengurangi biaya pemerintah," ujar Machmoer.

Jembatan Mentaya akan membuka keterisolasian jalur darat yang selama ini dialami masyarakat Kecamatan Seranau dan Kecamatan Pulau Hanaut yang juga berada di kawasan seberang terpisah Sungai Mentaya.

Keterisolasian jalur darat tersebut membuat pembangunan di dua kecamatan ini lebih lambat dibanding kecamatan lainnya. Biaya kebutuhan juga lebih tinggi karena mahalnya biaya angkut melalui sungai dan dilanjutkan angkutan darat menuju ke lokasi.

Jembatan yang akan dibangun dengan lebar 14 meter dan bentang 970 meter itu diperkirakan akan menghabiskan dana sedikitnya Rp1,050 triliun. Besarnya dana yang dibutuhkan tidak mungkin ditanggung sendiri oleh pemerintah kabupaten, tetapi diharapkan dibantu pemerintah provinsi dan pusat.

Pembangunan Jembatan Mentaya diharapkan mempercepat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut. Apalagi saat ini pemerintah daerah sedang membangun jalan dari Kecamatan Cempaga menuju dua kecamatan tersebut, sehingga nantinya diharapkan bisa terkoneksi dengan kawasan pusat Kota Sampit jika jembatan itu terwujud.

Baca juga: 226 peserta seleksi anggota PPK Kotim berebut 85 formasi

Sebelumnya, persetujuan dan janji pembangunan Jembatan Mentaya pernah disampaikan Presiden Joko Widodo saat melakukan video conference dengan Bupati H Supian Hadi pada 29 April 2015 dalam acara pencanangan Program Sejuta Rumah untuk Rakyat.

Saat itu Kotawaringin Timur adalah salah satu dari sedikit kabupaten di Indonesia yang diberi kesempatan melakukan sambungan video jarak jauh dengan presiden, disaksikan ratusan undangan.

Kesempatan itu tidak disia-siakan Supian Hadi. Selain melaporkan kesiapan Program Sejuta Rumah untuk Rakyat, Supian juga berkeluh kesah tentang adanya dua kecamatan yang masih terisolasi jalan darat, yakni Seranau dan Pulau Hanaut, padahal letaknya di seberang pusat kota dan hanya terpisah Sungai Mentaya.

Saat itu keluhan tersebut langsung direspons Presiden Joko Widodo. Selain menyetujui usulan pembangunan itu, saat itu presiden langsung memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum mengirim tim teknis untuk melakukan kajian lapangan dan membantu persiapannya. Sayangnya hingga saat ini, rencana pembangunan tersebut belum ada kepastian.

Baca juga: Pemkab Kotim diminta lebih serius menangani anak jalanan

Baca juga: Pemkab Kotim diminta tingkatkan pengawasan truk