Muara Teweh (ANTARA) - DPRD Kabupaten Barito Utara meminta perusahan tambang batu bara PT Pada Idi memberikan laporan realisasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan data karyawan perusahaan tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Barito Utara Parmana Setiawan pada rapat dengan pendapat terkait CSR PT Pada Idi, limbah dan perekrutan karyawan dengan PT MBR membacakan kesimpulan tujuh poin hasil RDP di ruang sidang DPRD setempat di Muara Teweh, Selasa.
Pada RDP yang dipimpin Wakil Ketua DPRD I Parmana Setiawan, didampingi Wakil Ketua II Sastra jaya dan dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah, perwakilan dari dinas/instansi terkait dan juga Camat Lahei Barat Kastanto serta beberapa Kades di Kecamatan Lahei Barat, diantaranya, Kades Luwe Hulu, Luwe Hilir, dan Kades Muara Inu.
Selain itu, kata Parmana, bahwa perlu peningkatan koordinasi antara pihak perusahaan dan perangkat desa baik mengenai CSR maupun perekrutan karyawan melalui rapat-rapat desa.
"Pihak perusahaan diminta melaporkan setiap penerimaan tenaga kerja pada Disnakertranskop dan UKM Kabupaten Barito Utara sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 04 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan," kata nya.
Dia mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merekomendasikan agar perusahaan segera melengkapi dan menyelesaikan perijinan sebagaimana temuan atas hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Selanjutnya, disebutkan pula agar segera dibangun setling pond (kolam pengendapan) di jetty atau dermaga PT Pada Idi, dan untuk Sungai Liang diharapkan perusahaan mengupayakan untuk normalisasi sungai agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Perusahaan juga diminta melakukan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan (training center) terhadap warga masyarakat desa binaan," kata Parmana.
Manajemen PT Pada Idi menyatakan siap melaksanakan apa yang telah direkomendasikan oleh DPRD Kabupaten Barito Utara dalam kesimpulan RDP tersebut.
Cder Head PT Pada Idi Novrizal M Arifin seusai mengikuti RDP mengatakan pihaknya selama ini sudah berkoordinasi dengan aparat desa terkait CSR maupun dalam penerimaan karyawan, hanya saja mungkin kedepan koordinasi tersebut perlu lebih ditingkatkan.
"Sementara terkait perizinan yang tadi sempat dibahas, kami sudah mengajukan dan melengkapi persyaratan ke Dinas PMPTSP, semoga dalam waktu dekat sudah perijinan bisa keluar," ungkap Novrizal didampingi Hepi.
Ia juga dijelaskan, menyangkut setling pond di jetty Pada Idi sebetulnya sudah ada, tapi karena banyaknya material tanah dan lumpur yang terbawa air hujan dan menumpuk disitu, sehingga fungsi setling pond tersebut tidak maksimal.
"Untuk setling pond, akan segera kami perbaiki. Intinya kami siap melaksanakan apa yang telah direkomendasikan melalui rapat dengar pendapat tadi," kata Novrizal.
