Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menekankan agar aparat pengawasan di internal pemerintah menjadi bagian dari solusi percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah.
"Aparat pengawasan intern pemerintah, harus mampu menjadi bagian dari solusi percepatan. Jangan sebaliknya, menjadi bagian dari masalah, memperpanjang proses, membuat berbelit belit, mempersulit, dan menghambat," kata Presiden saat memberikan arahan dalam Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2020, melalui video conference di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Presiden menekankan dibutuhkan sebuah kecepatan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Aparat hukum telah diminta untuk lebih mengedepankan aspek pencegahan dengan cara lebih proaktif.
"Jangan menunggu sampai terjadi masalah. Kalau ada potensi masalah segera diingatkan. Jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok baru diberitahu. Tapi kalau sudah ada niatan, sudah ada mensrea korupsi, saya minta juga tidak ada kompromi, tindak setegas-tegasnya," tegas Jokowi.
Presiden menyadari masih ada kekhawatiran di kalangan pejabat dan aparat pemerintahan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Padahal, kata Presiden, payung hukum mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, perpres, peraturan menteri sudah tersedia.
Baca juga: Asosiasi: Impor barang pengadaan proyek pemerintah harus diawasi ketat
"Bahkan Kepala LKPP sudah menyiapkan aturan yang dibutuhkan dalam pengadaan barang dan jasa pada situasi darurat," jelasnya.
Oleh karenanya Presiden mengatakan telah meminta Kepala BPKP, Kepala LKPP, Kejaksaan Agung, Kapolri untuk memberikan pendampingan.
Diharapkan dengan proteksi ini maka pejabat yang telah diberikan amanah berani mengambil risiko untuk kepentingan rakyat, sepanjang dilakukan dengan itikad baik, dan tidak ada niat korupsi.
Berita Terkait
Jokowi pilih saksikan laga Indonesia vs Irak di kamar
Kamis, 2 Mei 2024 13:31 Wib
Jokowi bagikan pengalaman makan mi pedas "viral" dalam media sosial
Rabu, 1 Mei 2024 18:26 Wib
Jokowi terima kunjungan bos Microsoft besok pagi
Senin, 29 April 2024 14:26 Wib
Jokowi akan menerima kunjungan bos Microsoft besok pagi
Senin, 29 April 2024 11:21 Wib
Jokowi berharap universitas hasilkan lebih banyak dokter spesialis
Rabu, 24 April 2024 15:15 Wib
Presiden Jokowi soroti kerugian Rp180 triliun karena WNI berobat ke luar negeri
Rabu, 24 April 2024 15:09 Wib
Capres-cawapres terpilih harus persiapkan diri agar bisa langsung bekerja
Rabu, 24 April 2024 15:05 Wib
Presiden Jokowi sebut putusan MK buktikan pemerintah tak bersalah
Rabu, 24 April 2024 0:25 Wib