"Artinya ini memang perlu perhatian yang lebih besar, terutama untuk ruas-ruas jalan strategis dalam kota," kata Kepala Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kotawaringin Timur, Mentana di Sampit, Sabtu.
Penegasan itu juga disampaikan Mentana saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur membahas penanganan kerusakan jalan dalam kota pada Senin (18/1) lalu.
Secara umum Mentana menjelaskan, terdapat 776 ruas jalan di Kotawaringin Timur dengan panjang total sekitar 2.024 km yang tersebar di 17 kecamatan. Jalan dalam kota yang meliputi Kecamatan Mentawa baru Ketapang dan Baamang meliputi 453 ruas jalan dengan total panjang 474 kilometer lebih.
Ada beberapa ruas jalan dalam kota yang dikategorikan ruas jalan utama atau jalan strategis yaitu sebanyak 40 ruas, di antaranya Jalan HM Arsyad dan Kapten Mulyono.
Hingga Desember 2020, kondisi jalan di Kotawaringin Timur secara keseluruhan, ada sekitar 60 persen dalam kondisi rusak dengan kategori rusak ringan, sedang dan berat. Khusus untuk jalan dalam Kota Sampit, ada sekitar 18 persen yang dalam kondisi rusak.
Untuk penanganan jalan dalam Kota Sampit yang meliputi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang pada 2021 ini ada 56 paket kegiatan jalan dan jembatan an dengan total anggaran kurang lebih Rp27,2 miliar.
Jumlah itu termasuk dua kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus atau DAK yaitu Jalan Kembali Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan anggaran Rp9 miliar sampai tuntas dan Jalan Christopel Mihing Kecamatan Baamang dengan anggaran sekitar Rp6,6 miliar.
Selain itu juga ada kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase dengan anggaran Rp4,1 miliar untuk jalan dan Rp300 juta untuk jembatan.
Baca juga: Kecamatan ini disiapkan jadi KEK Kotim
"Kami mengupayakan bagaimana caranya agar jalan dalam kota ini bisa fungsional, khususnya HM Arsyad. Sudah berapa kali kami melakukan perbaikan Jalan HM Arsyad," kata Mentana.
Untuk Jalan Mohammad Hatta atau lingkar selatan, statusnya masuk jalan provinsi. Meski begitu, Dinas PUPR Kotawaringin Timur juga melakukan penanganan darurat karena memang kondisinya yang memang sangat memprihatinkan.
Dinas PUPR Kotawaringin Timur berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan diizinkan untuk melakukan penanganan darurat sesuai dengan kemampuan daerah karena stok material yang dimiliki juga terbatas.
"Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Terakhir tanggal 9 November 2020 kami ke provinsi menyampaikan surat usulan dari bupati untuk perbaikan jalan lingkar selatan dan ditampung oleh Dinas PUPR provinsi. Kabar tidak resmi yang kami terima bahwa di tahun ini sudah ada dianggarkan. Kami masih menunggu surat resminya," kata Mentana.
Tahun 2020 lalu ada enam paket usulan perbaikan jalan yang disetujui pemerintah pusat melalui DAK, namun semua dibatalkan karena realokasi anggaran akibat pandemi COVID-19.
Usulan kembali disampaikan tahun ini, termasuk perbaikan Jalan HM Arsyad dan Kapten Mulyono, namun tidak lolos verifikasi oleh pemerintah pusat. Hanya dua usulan yang diakomodasi melalui DAK yaitu Jalan Kembali dan Christopel Mihing.
Baca juga: 32 perusahaan bergotong-royong perbaiki jalan pelosok Kotim
Baca juga: DPRD Kotim soroti penerapan K3 di perusahaan
