Bupati baru, pembangunan Kotim harus lebih baik

id Bupati baru, pembangunan Kotim harus lebih baik, Kalteng, DPRD Kotim, Sampit, Kotim, Kotawaringin Timur, rudianur

Bupati baru, pembangunan Kotim harus lebih baik

Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rudianur berfoto dengan Bupati Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati usai pelantikan pasangan kepala daerah tersebut, Jumat (26/2/2021) lalu. ANTARA/Norjani

Sampit (ANTARA) - Harapan besar ada di pundak Halikinnor dan Irawati yang baru dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah untuk bisa membangun daerah ini lebih baik lagi.

"Kami dari DPRD menginginkan bupati dan wakil bupati bisa membangun Kotawaringin Timur lebih maju dari sebelumnya," harap Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rudianur di Sampit, Senin.

Halikinnor dan Irawati atau akrab disebut Harati, dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur pada Jumat (26/2) lalu. Mereka menggantikan pasangan Supian Hadi dan Muhammad Taufiq Mukri atau akrab disebut Sahati yang telah purna tugas setelah menjabat selama dua periode yaitu 2010-2015 dan 2016-2021.

Apresiasi dan terima kasih disampaikan DPRD terhadap pasangan Supian Hadi dan Taufiq Mukri atas dedikasi besarnya terhadap daerah ini. Diakui, banyak kemajuan dicapai selama pemerintahan pasangan ini.

Di sisi lain, capaian selama pemerintahan Supian Hadi dan Taufiq Mukri akan menjadi pembanding bagi pemerintahan yang baru saat ini. Bupati Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati diharapkan dapat melanjutkan, bahkan bisa lebih baik dalam melaksanakan pembangunan.

Rudianur menilai, capaian selama pemerintahan Supian Hadi dan Taufiq Mukri, menjadi dasar bagi pemerintahan Halikinnor dan Irawati. Sejumlah program juga ada yang diharapkan dilanjutkan agar tuntas sesuai perencanaan.

"Tinggal meneruskan. Pembangunan sudah berjalan, tinggal meneruskan dan meningkatkan," kata politisi Partai Golkar.

Baca juga: Legislator Kotim ingatkan objektivitas penempatan pejabat

DPRD siap mendukung jalannya pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat akan didukung penuh, sedangkan kebijakan yang dianggap belum mendesak, maka perlu dievaluasi.

Penerapan skala prioritas dalam program pembangunan sangat penting di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti diketahui, pandemi juga berdampak terhadap perekonomian, tidak terkecuali terhadap keuangan daerah.

Anggaran untuk belanja pembangunan menjadi terbatas karena anggaran penanganan COVID-19 lebih diprioritaskan. Untuk itulah penggunaan anggaran harus efektif dan efisien.

"Upaya pemulihan ekonomi juga merupakan bagian dari penanganan pandemi COVID-19. Masyarakat memerlukan bantuan agar bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 ini," demikian Rudianur.

Baca juga: Sudah 97 narapidana Lapas Sampit terima asimilasi rumah

Pewarta :
Uploader : Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar