Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, pihaknya bersama pemerintah pusat masih mengkaji rencana dan persiapan pemilihan umum pemilu legislatif, pemilihan anggota DPD, Pilpres dan Pilkada yang dilaksanakan serentak pada 2024.
"Pemilu Legislatif, DPD, Pilpres dan Pilkada 2024 secara serentak se-Indonesia itu adalah pekerjaan yang berat dan kompleksitasnya sangat tinggi," kata Doli di Palangka Raya, Kamis.
Pria yang juga menjabat Majelis Nasional KAHMI Pusat usai menghadiri Muswil V KAHMI Provinsi Kalteng ini menuturkan, dengan kompleksitas yang sangat tinggi itu pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mencoba menguraikan agar kompleksitas potensi masalah yang sangat tinggi di pemilu 2024 secara nasional bisa berkurang.
DPR juga masih mengkaji mengenai hal itu, agar nantinya pemilu berjalan lancar, aman dan tidak menimbulkan persoalan yang bisa merugikan masyarakat dan penyelenggara. Hal terpenting, proses politik tersebut harus menghasilkan pilihan yang berkualitas.
"Konsepnya terus disusun dan mencoba mengurangi kompleksitas," ucapnya.
Politisi dari Partai Golkar itu menambahkan, potensi kerumitan dalam pilkada serentak sangat tinggi. Tidak hanya membebankan pemerintah dan penyelenggara pemilu nantinya, partai politik dan masyarakat juga bisa ikut bingung.
Baca juga: Abdul Razak nakhodai KAHMI Kalteng
Hanya saja Komisi II DPR RI, pemerintah pusat dan lembaga terkait juga berusaha mempermudah kompleksitas pemilu 2024 nantinya.
"Sehingga hal baru yang dilakukan pemerintah ini bisa berjalan lancar dan tidak ada hal-hal yang kita takutkan terjadi," ungkapnya.
Doli membenarkan bahwa pemerintah akan menggelontorkan dana cukup besar untuk pemilu serentak 2024. Besaran anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.
"Estimasi biaya dari APBN sebesar Rp86,9 triliun, APBD Rp26 triliun total untuk keseluruhan se-Indonesia diperkirakan mencapai Rp112 triliun dan itu masih kami kaji untuk empat tahun anggaran 2022, 2023, 2024, 2025," demikian Doli.
Baca juga: DPD RI jaring masukan dari akademisi Kalteng terkait UU BUMDes
