Puruk Cahu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah akan mengucurkan anggaran senilai Rp10 miliar untuk mengatasi masalah air bersih di wilayah tersebut.
"Kebijakan tersebut diambil untuk menjawab keluhan masyarakat atas sulitnya mendapat suplai air bersih dari perusahaan umum daerah (Perumda) Air Bersih Danum Pombolum," kata Bupati Murung Raya, Perdie Midel Yoseph di Puruk Cahu, Kamis.
Dikatakannya, anggaran Rp10 miliar itu digunakan untuk penarikan bahan baku air Sungai Barito ke dam intek di Desa Olung Nango, Kecamatan Tanah Siang. Kegiatan tersebut rencananya mulai dikerjakan pada 2022 mendatang.
"Kita sudah rencanakan di tahun 2022 untuk menarik bahan baku air Sungai Barito. Biayanya lebih murah ketimbang membangun dam intek baru. Jadi sekitar 1,5 kilometer saja menarik pipa dari Dam Intek di Desa Olong Nango tarik lurus ke Benteng (Jalan Merdeka Hilir)," jelas Perdie.
Ia menerangkan, dengan anggaran sekitar Rp10 miliar ini akan mampu menyelesaikan pekerjaan rumah yang selama ini terus dikeluhkan masyarakat menyangkut tidak meratanya suplai air bersih.
"Saya rasa tidak ada keluhan lagi nanti, karena selama ini kita masih ketergantungan dengan bahan baku di Dirung Undai, dengan ditambah dari air sungai barito, maka persoalan air bersih akan teratasi," beber Perdie.
Baca juga: Bupati Mura minta BPD optimalkan pengawasan pemerintahan desa
Bupati alumnus STPDN ini meyakini dengan menarik bahan baku lewat Benteng atau di sekitar Kompi C kalau pipanya ditarik lurus ke Dam Intek Olong Nango, maka akan lebih hemat.
"Apabila kita membangun dam Intek baru biayanya mencapai Rp30 miliar, jadi kita lebih hemat Rp20 miliar apabila menggunakan dam intek Olong Nango," jelasnya.
Meskipun demikian, Perdie juga memaklumi keluhan masyarakat selama ini terkait dengan ketersediaan air bersih yang suplainya ke rumah terkadang lancar dan terkadang macet tersebut.
"Namun kita harus tetap proporsional melihat situasi, mengingat persoalan daerah bukan hanya sarana air bersih, terdapat banyak persoalan yang harus dituntaskan, sebab kita merupakan daerah pemekaran dan tentunya banyak persoalan yang harus kita bangun tahap demi tahap," tambah Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kalimantan Tengah ini.
Baca juga: Pemkab Mura pertajam skala prioritas pembangunan daerah
