LPM bantu perkuat cadangan pangan masyarakat desa di Kalteng

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan, salah satu peranan penting keberadaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) adalah memperkuat cadangan pangan masyarakat desa dalam ketersediaan dan keterjangkauan.

"LPM juga berperan sebagai antisipasi terjadinya kerawanan pangan, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalteng Sri Sunarti saat dihubungi di Palangka Raya, Sabtu.

Ia menjabarkan kerawanan pangan yang perlu diantisipasi tersebut, seperti terjadinya gangguan produksi pangan, bencana alam, maupun bencana non alam.

Untuk itu pengembangan LPM ini dinilai sangat penting, terlebih pemerintah daerah memiliki peran strategis mewujudkan ketahanan pangan, mulai dari penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, serta pengendalian.

"Kemudian pengawasan bagi keseluruhan sub sistem pangan, yakni ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan maupun gizi," ungkapnya.

Sunarti menjelaskan, LPM sebagai bagian dari pengembangan cadangan pangan dan dalam pengelolanya, langsung diserahkan kepada masyarakat maupun kelompok tani.

Indikator keberhasilan LPM dapat dilihat dari ketercukupan kebutuhan pangan anggota kelompok sepanjang waktu, hingga peningkatan pendapatan anggota kelompok yang mandiri dan berkelanjutan berlandaskan usaha ekonomi produktif.

Untuk itu pihaknya terus mendorong adanya LPM, sebab pemerintah bertanggung jawab menjamin ketahanan pangan hingga tingkat perseorangan.

Dijelaskannya, maka pemerintah wajib memastikan tersedianya pangan memadai untuk dikonsumsi masyarakat sepanjang waktu antar wilayah dengan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat di tingkat desa sehingga terwujud ketahanan pangan.

Lebih lanjut Sunarti mengatakan pada Jumat (14/1) kemarin dilakukan peresmian LPM di Desa Tumbang Kuayan, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas. Gunung Mas mendapat bantuan LMP sebanyak lima unit dengan anggaran dana per unitnya mencapai sekitar Rp332 juta pada TA 2021 dari DAK Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.