Pemerintahan se-Sulawesi diajak bersatu dukung IKN

id Mamuju,IKN,Kalteng,Pemerintahan se-Sulawesi diajak bersatu dukung IKN, Sulawesi Barat ,Ibu Kota Nusantara,Ibu Kota Negara

Pemerintahan se-Sulawesi diajak bersatu dukung IKN

Presiden Joko Widodo bersama Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan para pemred berfoto bersama berjalan di Titik Nol Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (22/6/2022). (ANTARA/Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Mamuju (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat  mengajak seluruh pemerintah tingkat provinsi di pulau Sulawesi untuk bersatu mendukung pembangunan di ibukota negara (IKN) baru di Kalimantan.

"Saya mengajak kepada seluruh pemerintah provinsi di pulau Sulawesi untuk bersatu melaksanakan program pembangunan menjadikan seluruh daerah di Sulawesi menjadi penyangga IKN," kata penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik di Mamuju, Senin.

Ia mengatakan, seluruh komponen pemerintah dan masyarakat di Sulbar juga diminta untuk mendorong dan menyuarakan pembangunan IKN di pulau Kalimantan.

"Saya juga masih menjabat Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri dan saya akan tetap menyuarakan agar IKN didukung dengan berbagai program pembangunan pemerintah Provinsi di pulau Sulawesi ini," kata Akmal Malik.
 
Gambar tiga dimensi rencana pembangunan embung berkapasitas tampung 160 ribu meter kubik untuk memasok air baku bagi bibit-bibit tanaman pada Pusat Persemaian Modern Mentawir, Penajam Paser Utara, kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur. ANTARA/HO-Kementerian PUPR/aa. (Handout Kementerian PUPR)

Ia juga meminta, agar pulau seluruh Provinsi dipulau Kaliman turut bersatu melaksanakan program membangun IKN.

"Kebijakan yang sudah dibuat oleh Presiden mengenai IKN adalah kebijakan yang sangat strategie untuk membangun pemerataan pembangunan Indonesia kedepan," katanya.

Karena lanjutnya dengan pembangunan IKN maka akan tercipta keadilan pembangunan bagi masyarakat di pulau Sulawesi dan Kalimantan.

"Khususnya Provinsi Kalsel, Kaltim, Sulteng dan Sulbar mari bersatu, berkoordinasi menyusun pembangunan," katanya.

Ia menyampaikan bahwa Sulbar tidak bisa melaksanakan pembangunan dengan hanya bergantung kepada pemerintah pusat, khususnya dalam menyiapkan data pembangunan.

"Pemerintah Sulbar menyiapkan program Data Desa Presisi (DDP) untuk pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran agar daerah ini mampu membangun sendiri daerahnya karena data pembangunan yang dimiliki telah siap sebagai acuan melaksanakan pembangunan," katanya.