Komitmen kendalikan inflasi, Kalteng gelar pasar murah secara berkala

Senin, 5 September 2022 16:01 WIB

Sekda Kalteng Nuryakin (kiri) dan Staf Ahli Gubernur Yuas Elko beserta jajaran melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi di Palangka Raya, Senin, (5/9/2022). ANTARA/Ho-Diskominfosantik Kalteng

Palangka Raya (ANTARA) -

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pasar murah secara berkala di berbagai kabupaten dan kota sebagai upaya pengendalian inflasi.

Setelah kemarin dilaksanakan pasar murah di Kota Buntok Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya operasi pasar murah sekaligus penyeimbang ini akan dilaksanakan di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, kata Sekretaris Daerah Kalteng Nuryakin di Palangka Raya, Senin.

"Nilai kita di nasional sudah masuk tiga besar, yakni inflasi pada 6,9 persen. Melalui berbagai langkah strategis ini, keinginan kita pada saat rilis bulan depan, paling tidak sesuai keinginan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berada di lima ke bawah," katanya.

Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng per 1 September 2022, inflasi tahun kalender Agustus 2022 terhadap Desember 2021, untuk gabungan Palangka Raya dan Sampit tercatat sebesar 4,70 persen dan inflasi tahun ke tahun (Agustus 2022 terhadap Agustus 2021) sebesar 6,94 persen.

Jika pada pasar murah yang dilaksanakan di Kota Buntok kemarin disediakan sebanyak 1.000 paket, maka di Kota Sampit akan disediakan paket dengan jumlah mencapai ribuan paket.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kalteng Aster Bonawaty menjelaskan, melalui gelaran pasar murah secara berkala dengan menyasar sejumlah lokasi strategis diharapkan mengoptimalkan upaya intervensi inflasi yang terjadi.

"Untuk di Kota Sampit atau Kabupaten Kotawaringin Timur, pasar murah rencananya digelar di tiga titik, yakni di Taman Kota Sampit, wilayah Baamang serta Ketapang," tuturnya.

Baca juga: Pasar murah salah satu upaya pengendalian inflasi di Kalteng

Dia menjelaskan, rencananya per paket seharga Rp50.000 ribu terdiri dari beras lima kilogram, minyak goreng satu liter, gula satu kilogram dan makanan tambahan lainnya. Harga ini telah mendapatkan subsidi dari pemerintah.

"Saat ini kami masih terus koordinasikan dan matangkan baik di jajaran pemerintah provinsi maupun kabupaten, sehingga pelaksanaannya nanti bisa terlaksana secara optimal maupun tepat sasaran," ucapnya.