Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersinergi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penguatan Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi Kalimantan Tengah.
KAD Antikorupsi Kalteng dibentuk 22 September 2020 dalam rangka mencegah korupsi di sektor swasta sekaligus bagian dari program percepatan berusaha, kata Sekretaris Daerah Kalteng Nuryakin di Palangka Raya, Kamis.
"Kami berharap Tim Antikorupsi Badan Usaha KPK memfasilitasi penyusunan rencana aksi dalam rangka pencegahan korupsi serta sasaran terkait penyempurnaan kepengurusan KAD," jelasnya.
Nuryakin menyampaikan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran memastikan sepenuhnya mendukung penguatan KAD karena permasalahan yang berkaitan sumber daya alam dan segala bentuk perizinan di Kalteng harus benar-benar 'clear and clean'.
"Saya mengharapkan KAD mendukung terciptanya iklim usaha berintegritas yang bebas dari korupsi di Kalimantan Tengah," tegasnya dalam "Focus Group Discussion" (FGD) KPK bersama KAD Antikorupsi Kalteng bertempat di Aula Jayang Tingang.
Baca juga: Pemprov Kalteng berikan bantuan 120 ribu benih udang kepada pokdakan
Baca juga: Pemprov Kalteng berikan bantuan 120 ribu benih udang kepada pokdakan
Ia mengakui KAD belum terlaksana secara optimal lantaran kondisi pandemi COVID-19 dan adanya perubahan kepengurusan asosiasi badan usaha yang berpengaruh pada personel yang ditetapkan dalam surat keputusan gubernur.
Sementara itu, Spesialis Koordinasi dan Supervisi Madya KPK RI Woro Wide Sulistiowati menyatakan FGD ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali tugas dan fungsi KAD Antikorupsi Kalteng karena sempat vakum selama dua tahun akibat pandemi.
“Kita harus melakukan beberapa penyesuaian terutama dari sisi pelaku usaha. Inti dari FGD ini terkait dengan struktur KAD dan bagaimana rencana ke depannya," terangnya.
Woro menjelaskan KAD merupakan forum komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam bentuk dialog publik privat ("public private dialogue") yang membahas isu-isu strategis terkait upaya pencegahan korupsi.
"KAD penting untuk dibentuk sebagai wadah komunikasi untuk menghentikan praktik suap di daerah melalui usulan perbaikan di dunia usaha," ucapnya.
Baca juga: Pemprov dukung keberadaan APAVMI di Kalteng
Baca juga: Percepat penurunan stunting, TP PKK Kalteng berikan bantuan makanan tambahan
Baca juga: Pemprov Kalteng bersinergi bersama Pemkab Seruyan optimalkan pengendalian inflasi
Baca juga: Pemprov dukung keberadaan APAVMI di Kalteng
Baca juga: Percepat penurunan stunting, TP PKK Kalteng berikan bantuan makanan tambahan
Baca juga: Pemprov Kalteng bersinergi bersama Pemkab Seruyan optimalkan pengendalian inflasi
