Wagub Kalteng harapkan Batamad jadi benteng pertahanan adat Dayak

id Pemprov kalteng, batamad, barisan pertahanan masyarakat adat dayak, wagub kalteng edy pratowo, adat dayak, kalteng, kali

Wagub Kalteng harapkan Batamad jadi benteng pertahanan adat Dayak

Wagub Kalteng Edy Pratowo saat audiensi bersama Pengurus Lembaga Adat Batamad provinsi setempat di Palangka Raya, Jumat, (13/1/2023). (ANTARA/HO-Diskominfosantik Kalteng)

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meminta Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) mampu menjadi benteng pertahanan adat Dayak.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo di Palangka Raya, Jumat, mengatakan pemerintah provinsi berharap Batamad mampu menjalankan peran optimal dalam pembangunan sebagai bagian dari Organisasi Kelembagaan Adat berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2008.

"Adanya Batamad, kami harapkan menjadi benteng pertahanan adat Dayak, di mana hak-hak dan kewajibannya untuk mengangkat warga Dayak mencapai kesejahteraan," tegasnya.

Batamad merupakan organisasi paramiliter resmi yang setia kepada Majelis Adat Dayak Nasional di Indonesia. Batamad didirikan pada Februari 2012 atas persetujuan Pemprov Kalteng berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2008.

"Maka semuanya harus bersinergi dan berkolaborasi sehingga Perda Nomor 16 Tahun 2008 bisa berjalan maksimal," jelas Edy Pratowo.

Baca juga: Pemprov Kalteng percepat pelaksanaan PBJ pacu pertumbuhan ekonomi daerah

Hal itu dia sampaikan saat menyambut kedatangan rombongan Batamad di ruang rapat kerjanya dalam rangka audiensi sekaligus mempererat tali silaturahim. Kunjungan Batamad bertujuan mendekatkan diri sekaligus mempublikasikan peran Batamad.

Panglima Batamad Kalteng Yuandrias mengatakan Batamad memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi, yakni mengawal kehidupan dan perjuangan masyarakat adat Dayak dalam mempertahankan harkat dan martabatnya.

"Termasuk, menjaga kearifan lokal dan keberadaannya hingga membantu tugas Damang dalam menegakkan hukum adat," terangnya.

Selain itu, katanya, Batamad ikut serta bersama pemerintah mengantisipasi dan mengatasi gangguan keamanan hingga menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Adapun hingga saat ini Batamad sudah terbentuk di semua kabupaten dengan jumlah personel 15-20 ribu orang," ucapnya.

Baca juga: Optimalkan pengendalian inflasi, Pemprov Kalteng perhatikan fluktuasi harga