Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Agustiar Sabran meminta pemerintah daerah (pemda) se-Kalimatan Tengah agar melakukan mitigasi terhadap daerah-daerahnya yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Dengan memitigasi daerah-daerah rawan karhutla kemudian menyiapkan sejumlah peralatan serta armadanya, maka bahaya karhutla di Kalteng tidak akan terjadi karena setiap daerah sudah mengantisipasi terkait hal tersebut," katanya dihubungi ANTARA di Palangka Raya, Jumat.
Kakak kandung Gubernur Kalteng Sugianto Sabran itu menuturkan, selama ini pemerintah provinsi (pemprov) setempat juga selalu berkoordinasi dengan pemda se-provinsi setempat membahas terkait bahaya karhutla yang kapan saja bisa mengancam setiap daerah.
Bahkan dengan menganggarkan dana penanganan karhutla tentunya tidak akan terjadi, asalkan setiap instansi saling mendukung dan bahu membahu menanggulangi persoalan tersebut yang sempat terjadi dengan kondisi yang cukup parah pada 2005 lalu.
"Jangan pernah sepelekan terkait bahaya karhutla tersebut, karena karhutla bisa saja terjadi apalagi cuaca di Kalteng saat ini cukup panas dan mencapai angka 35 derajat celcius," katanya.
Ditambahkan Agustiar yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng selain pemda, personel TNI dan Polri yang berada di daerah itu juga turut terlibat dalam mencegah terjadinya karhutla.
Namun apabila ada unsur kesengajaan dalam pembakaran lahan, tentunya Polda Kalteng tidak segan-segan menindak tegas pelakunya. Karena perbuatan tersebut selain dapat mengganggu keamanan di provinsi setempat.
"Kalau karhutla terjadi tentunya banyak yang akan dirugikan seperti kesehatan masyarakat terganggu, roda perekonomian juga terganggu dan yang terparah adalah asap dari karhutla juga sampai ke negara tetangga yakni Malaysia," bebernya.
Di lain pihak, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran beberapa waktu lalu menegaskan, bahwa Pemprov Kalteng di 2023 ini menganggarkan dana penanganan karhutla dan bencana banjir yang kapan saja terjadi di daerah setempat sebesar Rp100 miliar.
"Kalau anggaran sudah tersedia, maka penanganannya juga akan efektif. Untuk tahun ini pemprov menganggarkan Rp100 miliar untuk penanganan dua bencana yaitu karhutla dengan banjir yang kapan saja bisa terjadi," ungkapnya.
Sebelumnya personel Polda Kalteng dan Korem 102 Panju Panjung sudah beberapa kali menggelar pasukan serta sarana prasarana untuk penanganan karhutla dan banjir di Kalteng.
Pada intinya ketika dua bencana itu terjadi para personel yang disiagakan, siap melaksanakan sesuai tugas dan tupoksinya dalam penanganan hal tersebut.
Berita Terkait
Nobar Timnas U-23 Pemkab Kobar turut dihadiri Menpora RI
Kamis, 9 Mei 2024 21:59 Wib
Sidang dugaan asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari pada akhir Mei
Rabu, 8 Mei 2024 17:44 Wib
Teras Narang: Generasi muda jangan hanya menuntut toleransi
Rabu, 8 Mei 2024 15:09 Wib
Ganjar deklarasikan diri jadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran
Selasa, 7 Mei 2024 6:21 Wib
Pemkab Barito Utara lakukan pemeriksaan terperinci LKPD 2023
Senin, 6 Mei 2024 20:23 Wib
Prediksi KPU RI, calon kepala daerah dari perseorangan tak banyak
Senin, 6 Mei 2024 14:11 Wib
Pemkab Barito Utara serahkan LKPD 2023 unaudited kepada BPK
Minggu, 5 Mei 2024 6:52 Wib
Pemerintah diminta petakan potensi dampak gelombang panas
Sabtu, 4 Mei 2024 15:09 Wib