Muara Teweh (ANTARA) - Sejumlah anggota DPRD Barito Utara, Kalimantan Tengah, menyampaikan keluhan masyarakat setempat terkait permasalahan gas bersubsidi 3 kilogram kepada Pertamina dan Kementerian ESDM di Jakarta.
"Alhamdulillah meski sempat ada hambatan bertemu pihak berkompeten akhirnya bisa di terima. Permasalahan LPG yang dikeluhkan warga semua sudah kami sampaikan," kata Anggota DPRD Barito Utara H Abri di Muara Teweh, Minggu.
Selain dia ada tiga anggota DPRD lainnya yakni H Tajeri, Hasrat dan Hj Sofia yang didampingi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat H Jainal Abidin diterima Ipahani Manager LPG subsidi dan nonsubsidi pada kantor PT Pertamina Patra Niaga Gambir Jakarta pada Kamis (3/8).
Menurut dia, ada empat poin yang disampaikan ke Pertamina terkait keluhan masyarakat antara lain dugaan dugaan distribusi elpiji bersubsidi 3 kg tidak sesuai aturan, hingga menyebabkan harga tinggi.
Dari 155 pangkalan yang ada di Barito Utara, kata dia, diduga banyak fiktif. Kemudian LPG bersubsidi jatah daerah lain di jual di Barito Utara atau bukan peruntukan wilayah.
"Saat ini sudah 27 surat diterbitkan Disperindag, baik surat teguran kepada agen kesediaan menjual LPG sesuai HET dan pelaksanaan pasar penyeimbang," kata Abri.
Anggota DPRD lainnya Tajeri menambahkan dari beberapa hal disampaikan, Pertamina mengaku ada yang salah dalam pendistribusian dan penjualan elpiji di Barito Utara.
Seharusnya kata Pertamina, dijelaskan Tajeri, elpiji 3 kg itu milik pemerintah yang seharusnya dari agen disalurkan ke pangkalan 80 persen dijual kepada yang berhak membelinya yaitu masyarakat miskin. sedangkan 20 persen untuk pengecer yang dijual kembali kepada yang berhak membelinya, dengan ketentuan tidak melebihi HET yang diatur pemerintah daerah.
"Di tempat kita bukan seperti itu. Pangkalan justru banyak tutup dan saat ini gas justru banyak di distribusi ke kios-kios eceran," tegasnya.
Anggota DPRD Hasrat berharap dari hasil laporan ini ada perubahan baik, sehingga warga masyarakat bisa mendapatkan elpiji bersubsidi sesuai HET.
"Di tempat kita harga sangat tidak wajar. pelaku usaha harusnya menjual LPG bersubsidi sesuai HET ditetapkan pemerintah daerah, karena mereka beli di Pertamina dengan harga murah," terangnya.
Kadis Perdagangan dan Perindustrian Barito Utara Jainal Abidin, mengaku lega bisa menyampaikan kendala dan permasalahan elpiji bersubsidi ke Pertamina.
"Kami harapkan ada tindak lanjut dari Pertamina agar permasalahan gas bersubsidi di daerah ini dapat diatasi," ujar Jainal
