Bupati Kotim berharap tunggakan DBH segera dibayar

Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Halikinnor berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi segera memenuhi atau membayar tunggakan dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak kabupaten ini. 

"Kalau DBH itu dicairkan maka akan sangat membantu keuangan daerah, khususnya untuk melunasi utang-utang daerah kita," kata Halikinnor di Sampit, Rabu. 

Halikinnor menyebutkan, Kotawaringin Timur memiliki hak DBH yang belum dibayar atau dipenuhi oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. DBH Kotawaringin Timur yang belum disalurkan oleh pemerintah provinsi sebesar Rp130 miliar, sedangkan oleh pemerintah pusat Rp180 miliar. 

Dia mengaku sudah mendatangi Kementerian Keuangan untuk memastikan hal itu. Ternyata memang masih Rp180 miliar anggaran DBH Kotawaringin Timur yang kurang salur oleh Kementerian Keuangan. 

Secara nasional, ada sekitar Rp40 triliun DBH kurang salur oleh Kementerian Keuangan kepada daerah. Untuk tahun ini, pembayaran yang dianggarkan hanya Rp2 triliun sehingga penyalurannya ke daerah juga dipastikan minim. 

"Jadi total DBH kita itu ada lebih dari Rp300 miliar yang belum disalurkan. Seandainya ini dibayar, tidak sampai TPP (tambahan penghasilan pegawai) dan kewajiban lainnya terlambat. Kita juga perlu karena masih ada utang multi years yang harus dibayar," tambah Halikinnor. 

Baca juga: Kotim dapat 50 kuota beasiswa APKASI Indonesia Emas-Daerah

Masalah ini disampaikan Halikinnor terkait kendala keuangan yang masih dihadapi Kotawaringin Timur. Tahun ini bahkan dia memutuskan menunda sementara semua proyek fisik yang tidak mendesak, agar anggaran yang ada bisa difokuskan untuk melunasi utang. 

Pemerintahan Halikinnor masih menanggung utang cukup besar dari sisa pembayaran proyek tahun jamak atau multi years pemerintahan bupati periode sebelumnya. 

Kondisi ini kemudian diperparah oleh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pemerintah memangkas anggaran yang dikucurkan ke daerah. Selain itu, pendapatan daerah juga merosot akibat perekonomian ikut terganggu imbas pandemi. 

Kondisi ini berdampak luas. Selain berkurangnya kemampuan daerah membiayai pembangunan, pembayaran TPP dan sejumlah kewajiban lainnya juga terganggu dan menunggak sehingga terus dikeluhkan para abdi negara. 

Halikinnor berkomitmen untuk segera menyelesaikan tunggakan TPP paling lambat akhir 2023 ini. Selanjutnya, dia berharap pembayaran TPP dan kewajiban lainnya tidak lagi sampai terlambat. 

"Saya juga minta Dinas Pendidikan menyelesaikan TPP guru karena itu bukan karena uangnya tidak ada, tetapi karena administrasi. BKPSDM juga tolong pelajari e-kinerja. Jangan sampai TPP ASN kita terlambat, khususnya di luar kota. Jangan sampai hak pegawai tertunda," demikian Halikinnor. 

Baca juga: Bupati Kotim berduka kehilangan sosok sahabat yang mengayomi

Baca juga: Penanganan sanitasi masuk program prioritas RPJMD Kotim 2024-2028

Baca juga: Tujuh pengusaha siap bertarung di pemilihan Ketua Organda Kotim