Penanganan sanitasi masuk program prioritas RPJMD Kotim 2024-2028

id sanitasi masuk program prioritas RPJMD Kotim, Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Halikinnor, Kotawaringin Timur, kotim, kalteng

Penanganan sanitasi masuk program prioritas RPJMD Kotim 2024-2028

Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor saat membuka kegiatan konsultasi publik dan advokasi kepala daerah tentang dokumen pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten (SSK) Kotim tahun 2024-2028 di Sampit, Selasa (28/11/2023). ANTARA/Devita Maulina.

Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Halikinnor menyatakan bahwa penanganan di bidang sanitasi menjadi salah satu program prioritas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2024-2028, dan akan ditetapkan sejumlah target yang harus dicapai.

"Ada target-target yang perlu kita capai terkait sanitasi, karena ini sangat penting untuk kesehatan. Bukan hanya tentang air bersih, tapi bagaimana mengatasi limbah, dampaknya pada udara, hingga upaya penanganan stunting," kata Halikinnor di Sampit, Selasa.

Hal itu ia sampaikan usai membuka kegiatan konsultasi publik dan advokasi kepala daerah tentang dokumen pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten (SSK) Kotim tahun 2024-2028. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Kotim Fajrurrahman, Perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) bersama perangkat daerah atau Pokja PPAS Provinsi Kalimantan Tengah, Asisten, Inspektur, Kepala OPD, akademisi, dan perwakilan perusahaan besar swasta (PBS), serta perbankan.

Kegiatan ini dalam rangka menyinergikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan RPJMD provinsi dan kabupaten. Terutama, dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pokja PPAS Pusat terkait prioritas di bidang perumahan, air minum, dan sanitasi.

Sedangkan, di Kotim ada beberapa isu terkait sanitasi yang menjadi sorotan Pemkab setempat. Antara lain, penataan sekitar bantaran Sungai Mentaya dengan menata jamban apung menjadi jamban sehat kategori aman.

"Dulu pernah dari Ditpolair membuat program jamban apung dengan pelampung, di mana kotoran itu ditampung, sehingga tidak mencemari sungai. Bisa saja kita programkan seperti itu, tapi ditata betul-betul supaya rapi," kata Halikinnor.

Isu selanjutnya, capaian sanitasi yang masih jauh dari target. Maka dari itu, ia mengimbau dan meminta kepada pihak developer perumahan agar dalam membangun tangki septik atau septic tank menggunakan kategori aman, serta mengimbau peran aktif pengusaha dan perbankan berpartisipasi melalui dana corporate social responsibility (CSR) untuk pemenuhan akses sanitasi aman dan layak bagi masyarakat.

"Untuk ini saya minta betul-betul diawasi oleh OPD terkait kalau perlu dibentuk tim, jangan sampai ada perumahan yang bangunannya ada tapi septic tank tidak ada dan harus dicek apakah sudah memenuhi standar atau tidak," imbuh Halikinnor.

Kemudian, penanganan desa dan kelurahan yang mempunyai area berisiko kerawanan sanitasi dengan area risiko tinggi dan risiko sangat tinggi. Dalam hal ini para camat diminta untuk menata lingkungan masing-masing, agar tidak ada lagi jamban kumuh.

Lanjutnya, semua itu tentu perlu disinergikan dengan program penanganan kawasan kumuh dan  stunting serta edukasi dari perangkat daerah terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan air baku dalam pemenuhan air bersih di kota sampit.

Kegiatan konsultasi publik ini bertujuan untuk memenuhi amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di daerah tahun 2022 – 2024 dan sebagai dokumen pendukung dalam pengusulan program kegiatan yang bersumber melalui anggaran APBD provinsi, APBN, dan  DAK bidang sanitasi dan air minum.

Baca juga: Kedalaman banjir di wilayah utara Kotim capai 1,5 meter

Adapun target yang telah ditetapkan sampai tahun 2024 untuk Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penanganan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi adalah rumah layak huni 87,35 persen, akses air minum layak 100 persen, akses air minum jaringan perpipaan 45 persen, akses bukan jaringan perpipaan 55 persen, akses sanitasi layak 83 persen, sanitasi aman 10 persen, desa/kelurahan stop BABS 90 persen, penanganan sampah perkotaan 65 persen, dan pengurangan sampah perkotaan 2 persen.

"Jika melihat target yang telah ditetapkan tersebut, dibutuhkan komitmen kuat dari semua pihak yang terlibat, untuk itu saya mengimbau semua stake holder untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam pencapaian target-target bidang sanitasi dan persampahan yang telah ditetapkan tersebut," kata Halikinnor. 

Tujuannya tidak lain agar semua masyarakat nantinya bisa mendapatkan akses terhadap rumah layak huni, termasuk memiliki akses terhadap air minum, sanitasi layak dan aman di perkotaan dan perdesaan.

Baca juga: Disdamkarmat Kotim bentuk redkar di Kota Besi percepat penanganan kebakaran

Baca juga: Diguyur hujan deras, empat desa di Kotim terendam banjir

Baca juga: Kebakaran hanguskan puluhan lapak di Pasar Simpang Sebabi