Organda Kotim diminta perbaiki kekurangan

Sampit (ANTARA) - Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kalimantan Tengah, Ducun Helduk Umar meminta pengurus Organda Kabupaten Kotawaringin Timur memperbaiki kekurangan yang pernah terjadi pada kepengurusan sebelumnya yang telah dibekukan. 

"Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga untuk kawan-kawan ke depan. Anggota Organda maupun pengurus Organda di seluruh Kalimantan Tengah bahwa aturan main organisasi itu mutlak harus ditaati," tegas Ducun di Sampit, Kamis. 

Hal itu disampaikannya di sela Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) DPD Organda Kabupaten Kotawaringin Timur. Salah satu agendanya adalah pemilihan ketua baru sebagai awal pembentukan pengurus baru. 

Ducun mengatakan, Muscablub dilakukan karena pengurus Organda sebelumnya melakukan pelanggaran Anggaran Dasar Rumah Tangga Organda. Pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi itu akhirnya membuat kepengurusan dibekukan, kemudian diisi oleh pengurus sementara atau karteker. 

Muscablub ini bagian dari proses organisasi yang memang sudah diatur regulasinya. Jika ada pelanggaran serius oleh pengurus maka dilakukan Muscablub untuk memilih Ketua yang baru. 

Ducun enggan merinci bentuk pelanggaran yang dilakukan pengurus sebelumnya sehingga akhirnya dibekukan. Namun menurutnya, pelanggaran itu tidak bisa ditoleransi sehingga harus digelar Muscablub dan ini merupakan yang pertama kali terjadi di Kalimantan Tengah. 

Dia mengingatkan Organda Kotawaringin Timur harus dijalankan dengan baik. Apalagi, Organda Kotawaringin Timur sudah mendapatkan jatah kuota bahan bakar minyak yang dikelola untuk anggotanya selama ini. 

Ducun juga mengapresiasi komitmen anggota Organda terhadap organisasi. Hal ini terlihat dengan antusiasme anggota untuk mendaftarkan diri kembali menjadi anggota Organda dalam rangka pembenahan. 

Baca juga: Pemkab Kotim bersiap hadapi tantangan era revolusi industri 4.0

Hingga Muscablub dimulai, tercatat ada 70 perusahaan yang resmi menjadi anggota Organda Kabupaten Kotawaringin Timur. Mereka inilah yang mempunyai hak suara untuk memilih ketua baru dalam Muscablub. 

Antusiasme peserta untuk menjadi ketua juga cukup tinggi. Tercatat ada delapan orang yang mendaftar menjadi calon ketua Organda Kotim, yakni Iin Handayani dan Ririn Rosyana, Gahara, Abdullah, Budi Hariono, Iskandar, Nur Arifin dan Audy Valent. 

Ducun berharap siapapun yang terpilih menjadi ketua nantinya akan merangkul semua pihak, khususnya para kandidat. Kebersamaan akan menjadi kekuatan besar dalam membawa Organda Kotawaringin Timur semakin baik dan lebih maju. 

Mereka yang dimasukkan dalam kepengurusan harus orang-orang yang benar-benar memahami tugas pokok dan fungsi Organda. Dengan begitu, organisasi ini akan dapat berjalan dengan baik sesuai harapan bersama. 

"Organda harus tahu bagaimana perannya terhadap masyarakat karena Organda adalah organisasi pelayanan. Organisasi yang melayani anggota dan melayani masyarakat. Kalau masyarakat tidak terlayani dengan baik oleh Organda maka mesti dirombak untuk kita benahi," tegas Ducun. 

Ketua Panitia Muscablub, Endra Rosana menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak hingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Dia salut atas antusias anggota dan para kandidat calon ketua. 

"Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk menuju Organda Kabupaten Kotawaringin Timur yang lebih baik lagi sehingga membawa kebaikan bagi anggotanya dan masyarakat," ujar Endra. 

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur, Suparmadi mengatakan, Organda memiliki peran penting dalam perekonomian di daerah. Untuk itu pemerintah daerah mendukung dan berharap bisa terus bersinergi dengan Organda. 

"Siapapun yang terpilih memimpin Organda nantinya, kami berharap bisa membawa Organda lebih maju lagi dan bisa meningkatkan peran Organda membantu perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah," demikian Suparmadi. 

Baca juga: Sekolah di Kotim diwajibkan bentuk TPPK cegah kekerasan anak

Baca juga: Bupati dan Sekda Kotim ikuti tes urine

Baca juga: Raker Forsesdasi di Kotim diharapkan hasilkan rekomendasi untuk peningkatan pemerintahan