Pemkab Kotim bersiap hadapi tantangan era revolusi industri 4.0

Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menyiapkan inovasi dan terobosan untuk menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0, agar sumber daya manusia (SDM) setempat mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang ketat seiring perkembangan zaman.

“Kita harus peka dan tanggap, bahwa revolusi industri 4.0 bukan hanya memerlukan tenaga kerja yang cakap secara teori namun juga praktikal. Kita pun harus bisa mengikuti perkembangan itu,” kata Bupati Kotim Halikinnor di Sampit, Kamis.

Ia menjelaskan, mampu eksis dan unggul menghadapi perkembangan zaman merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dari segi pembangunan ketenagakerjaan. 

Dalam hal ini, Indonesia, khususnya Kotim memiliki bonus demografi, di mana penduduk usia produktif 15-64 tahun jumlahnya lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif. Sehingga, kondisi ini dapat menjadi modal pertumbuhan ekonomi yang signifikan merubah negara Indonesia dari developing country menjadi developed country.

Namun, jika tidak bisa memanfaatkan bonus demografi di era revolusi industri 4.0 yang mendorong inovasi teknologi dan memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental, maka  akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu yang paling dirasakan adalah aspek ketenagakerjaan, serta pengaruhnya terhadap hubungan kerja dan pasar kerja.

Baca juga: Sekolah di Kotim diwajibkan bentuk TPPK cegah kekerasan anak

“Jika kita tidak siap dan antisipasi terhadap fenomena konvergensi dari teknologi informasi, maka akan menimbulkan efek negatif terhadap tingginya tingkat pengangguran,” tuturnya.

Lanjutnya, tingginya tingkat pengangguran disebabkan pertumbuhan angkatan kerja tidak diimbangi dengan kesempatan kerja, sebagai akibat tidak terserapnya tenaga kerja karena tidak cocoknya keterampilan dengan permintaan pasar atau dunia kerja yang mensyaratkan konektivitas manusia, mesin, dan data dengan suplai kompetensi pendidikan vokasi pekerja.

Oleh sebab itu, Pemkab Kotim sejalan dan mendukung pemerintah pusat guna melaksanakan rumusan kebijakan yang adaptif, resilen, dan inklusif dalam pemetaan, penganekaragaman, spesialisasi, dan kesempatan kerja.

Salah satunya melalui focus group discussion (FGD) melibatkan sejumlah pemangku kepentingan untuk menyusun rencana tenaga kerja (RTK) makro yang berisikan perkiraan kondisi ketenagakerjaan di masa mendatang, guna menjadi bagian instrumen untuk digunakan sebagai acuan dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan.

Halikinnor pun berpesan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat agar terus menerus melakukan perubahan dalam suatu tahapan perencanaan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal.

Baca juga: Bupati dan Sekda Kotim ikuti tes urine

Baca juga: Raker Forsesdasi di Kotim diharapkan hasilkan rekomendasi untuk peningkatan pemerintahan

Baca juga: Pemkab Kotim ajak lansia sukseskan pemilu