Musrenbang Pulang Pisau prioritaskan penguatan ketahanan ekonomi mandiri
Pulang Pisau (ANTARA) - Penjabat Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Nunu Andriani mengungkapkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada 2025 mendatang mengacu pada prioritas penguatan ketahanan ekonomi mandiri dan berwawasan lingkungan.
“Pelaksanaan Musrenbang ini bertujuan untuk mendapatkan masukan awal dalam proses penyusunan RKPD 2025 yang dimulai dari Kecamatan Kahayan Hilir,” kata Nunu Andriani di Pulang Pisau, Selasa.
Dikatakannya, musrenbang dari masing-masing kecamatan ini adalah keberlanjutan dari musrenbang tingkat desa. Hasil rekapitulasi usulan dari pelaksanaan musrenbang desa ini juga menjadi acuan dalam perencanaan pemerintah setempat sehingga tercipta sinergisitas dan sinkronisasi pembangunan.
“Sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan di kecamatan dengan prioritas pemerintah setempat melalui OPD terkait nantinya memilah, yang mana pada pelaksanaannya memerlukan dukungan pendanaan, baik yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi maupun APBN,” ucapnya.
Baca juga: DPRD Pulang Pisau akan diisi banyak 'wajah baru'
Sebagai penjabat yang menerima mandat dari pemerintah pusat, terang Nunu Andriani, dirinya mengawal dan menjalankan kegiatan pembangunan setempat sesuai dengan rencana kerja pemerintah pusat yang di antaranya difokuskan beberapa sasaran.
Sasaran tersebut di antaranya penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan akses infrastruktur dasar.
“Selain itu program penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi. Saya menghimbau agar seluruh perangkat daerah dapat bersinergi dan berupaya optimal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat di kabupaten setempat,” paparnya.
Dijelaskan Nunu Andriani, dalam Musrenbang Kecamatan Kahayan Hilir yang terdiri dari 10 desa ada sebanyak 487 usulan prioritas pertama meliputi usulan infrastruktur, ekonomi, serta sosial budaya dan pemerintahan. Masing-masing sebanyak 286 usulan bidang infrastruktur, 107 usulan bidang ekonomi, 94 bidang sosial budaya dan pemerintahan.
Baca juga: Penjabat Bupati Pulang Pisau ingatkan OPD capai target pembangunan
Baca juga: Polres Pulang Pisau optimalkan pengamanan di dalam maupun luar TPS
Baca juga: Berikut daerah yang dinilai rawan dalam pendistribusian logistik di Pulang Pisau
“Pelaksanaan Musrenbang ini bertujuan untuk mendapatkan masukan awal dalam proses penyusunan RKPD 2025 yang dimulai dari Kecamatan Kahayan Hilir,” kata Nunu Andriani di Pulang Pisau, Selasa.
Dikatakannya, musrenbang dari masing-masing kecamatan ini adalah keberlanjutan dari musrenbang tingkat desa. Hasil rekapitulasi usulan dari pelaksanaan musrenbang desa ini juga menjadi acuan dalam perencanaan pemerintah setempat sehingga tercipta sinergisitas dan sinkronisasi pembangunan.
“Sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan di kecamatan dengan prioritas pemerintah setempat melalui OPD terkait nantinya memilah, yang mana pada pelaksanaannya memerlukan dukungan pendanaan, baik yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi maupun APBN,” ucapnya.
Baca juga: DPRD Pulang Pisau akan diisi banyak 'wajah baru'
Sebagai penjabat yang menerima mandat dari pemerintah pusat, terang Nunu Andriani, dirinya mengawal dan menjalankan kegiatan pembangunan setempat sesuai dengan rencana kerja pemerintah pusat yang di antaranya difokuskan beberapa sasaran.
Sasaran tersebut di antaranya penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan akses infrastruktur dasar.
“Selain itu program penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi. Saya menghimbau agar seluruh perangkat daerah dapat bersinergi dan berupaya optimal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat di kabupaten setempat,” paparnya.
Dijelaskan Nunu Andriani, dalam Musrenbang Kecamatan Kahayan Hilir yang terdiri dari 10 desa ada sebanyak 487 usulan prioritas pertama meliputi usulan infrastruktur, ekonomi, serta sosial budaya dan pemerintahan. Masing-masing sebanyak 286 usulan bidang infrastruktur, 107 usulan bidang ekonomi, 94 bidang sosial budaya dan pemerintahan.
Baca juga: Penjabat Bupati Pulang Pisau ingatkan OPD capai target pembangunan
Baca juga: Polres Pulang Pisau optimalkan pengamanan di dalam maupun luar TPS
Baca juga: Berikut daerah yang dinilai rawan dalam pendistribusian logistik di Pulang Pisau