Jokowi ceritakan bahwa dirinya dibayangi bau kolonial di istana peninggalan Belanda

Ibu Kota Nusantara (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan bahwa dirinya dibayang-bayangi bau kolonial saat menempati tiga istana peninggalan pemerintah Hindia Belanda, yakni Istana Merdeka, Istana Negara dan Istana Kepresidenan Bogor.

"Jadi kalau Istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni. Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten," kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada ratusan kepala daerah di Ruang kegiatan resmi Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Selasa.

Presiden pun menceritakan bahwa kedua istana yang ada di Jakarta, yakni Istana Negara dan Istana Merdeka dihuni oleh para gubernur jenderal Hindia Belanda pada masa kolonial.

Contohnya, Presiden Jokowi mengatakan Istana Negara dulunya dihuni oleh mantan Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten, sedangkan Istana Merdeka dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lansberge.

Sementara itu, Istana Bogor yang menjadi kediaman Presiden juga dihuni oleh Gubernur Jenderal Gustaaf Willem baron van Imhoff.

Presiden pun mengingatkan bahwa istana Presiden tersebut telah ditempati selama 79 tahun oleh para presiden Indonesia.

"Dan sudah kita tempati 79 tahun. Jadi, bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi," kata Presiden.

Oleh karenanya, Presiden menjelaskan bahwa melalui pembangunan IKN, pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun ibu kota negara sesuai keinginan dan desain pemerintah, meskipun memakan waktu yang cukup lama.

Sejak dimulai 2021, pembangunan IKN baru akan selesai sekitar 10 hingga 15 tahun mendatang. Presiden pun merinci bahwa pembangunan IKN saat ini baru mencapai sekitar 20 persen dari yang direncanakan.

Hal itu karena pembangunan yang sudah terealisasi baru mencakup Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, yang terdiri dari Istana Negara, Istana Garuda, Istana Wakil Presiden dan gedung kementerian koordinator, sedangkan gedung-gedung tiap kementerian belum dibangun.