Kuala Kapuas (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah Saferaniansyah meminta BPJS Kesehatan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat karena ini menjadi isu yang cukup banyak dikeluhkan masyarakat saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan di Kecamatan Selat.
“Masyarakat menyoroti beberapa kendala utama, seperti lambatnya proses pengajuan dan klaim, kurangnya sosialisasi mengenai manfaat BPJS Kesehatan, hingga akses terhadap layanan kesehatan yang dirasa tidak optimal,” kata Saferiansyah di Kuala Kapuas, Sabtu.
Aspirasi ini disampaikan langsung kepada legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang turut hadir dalam forum tersebut di beberapa kelurahan di wilayahnya.
Ada juga keluhan terkait pelayanan di fasilitas kesehatan, termasuk layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr H Soemarno Sostroatmodjo Kuala Kapuas. Selain itu, masalah terbatasnya tenaga medis, yang sering kali mempersulit peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan tepat waktu.
“Masyarakat juga mengeluhkan itu, kalau masuk di IGD kalau tidak sakit begitu berat dan tidak menginap pasien di RSUD itu, tidak masuk dalam pelayanan BPJS Kesehatan, melainkan masuk pasien umum,” katanya.
Ini yang harus menjadi perhatian dirinya sebagai wakil rakyat terpilih dari Daerah pemilihan (Dapil) Kapuas I Kecamatan Selat, mengaku prihatin atas aturan yang dibuat tersebut, karena dirasakan mempersulit masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan secara gratis.
Baca juga: Disdagperinkop Kapuas prioritaskan pembinaan UMKM dan koperasi
Saferaniansyah, mengungkapkan bahwa isu terkait BPJS Kesehatan memang sering menjadi perhatian utama dalam berbagai agenda Musrenbang. Menurutnya, keluhan ini mencerminkan perlunya perbaikan sistem pelayanan kesehatan, baik dari sisi manajemen BPJS Kesehatan maupun koordinasi dengan fasilitas kesehatan.
Ia berkomitmen untuk membawa aspirasi masyarakat ini ke rapat-rapat di tingkat DPRD dan berupaya menjembatani dialog antara pihak terkait, seperti BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah, guna mencari solusi yang konkret.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program BPJS Kesehatan, termasuk melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Disamping itu ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan pemerintah daerah dan DPRD dapat mengidentifikasi masalah-masalah mendesak yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam sektor kesehatan, dan mengintegrasikannya ke dalam prioritas pembangunan tahun mendatang.
“Dengan langkah kolaboratif, layanan BPJS Kesehatan di Kabupaten Kapuas diharapkan dapat lebih optimal dan merata,” demikian Saferaniansyah.
Baca juga: Legislator: Pembangunan terarah percepat peningkatan Selat Utara
Baca juga: Kadisdik Kapuas sebut perlindungan guru tak hanya berkaitan aspek hukum
Baca juga: Komisi III DPRD Kapuas bersama mitra kerja bahas program kerja 2025
