Modal asing keluar bersih Rp9,61 triliun

id BI,Modal asing keluar ,Bank Indonesia,kalteng,Kalimantan tengah,Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso

Modal asing keluar bersih Rp9,61 triliun

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso. ANTARA/ Sella Panduarsa Gareta/pri.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan domestik sebesar Rp9,61 triliun pada pekan kedua bulan ini, yakni periode transaksi 10-13 Februari 2025.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, di Jakarta, Jumat, merincikan jumlah tersebut terdiri dari modal keluar bersih di pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp2,42 triliun, Rp2,51 triliun, dan Rp4,68 triliun.

Selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen hingga 13 Februari 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham sebesar Rp7,59 triliun. Sedangkan modal asing masuk bersih di SBN dan SBRI masing-masing sebesar Rp10,11 triliun dan Rp4,60 triliun.

Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia 5 tahun tercatat turun dari 74,22 basis point (bps) per 7 Februari 2025 menjadi 72,22 bps per 13 Februari 2025.

Nilai tukar rupiah dibuka sedikit menguat di level Rp16.280 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat, dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (13/2) di level Rp16.350 per dolar AS.

Adapun indeks dolar AS (DXY) tercatat melemah ke level 107,31 pada akhir perdagangan Kamis (13/2).

DXY merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama, antara lain euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun turun ke level 6,81 persen pada Jumat (14/2) pagi, dari sebelumnya 6,82 persen pada akhir perdagangan Kamis (13/2).

Sementara imbal hasil US Treasury Note 10 tahun naik ke level 4,529 persen pada akhir perdagangan Kamis (13/2).

Ramdan pun menyampaikan, BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.