Muara Teweh (ANTARA) - DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap langkah pemerintah daerah yang tengah memproses pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Bermasalah.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, menanggapi keikutsertaan Pemkab Barito Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam kegiatan virtual yang digelar oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (15/5).
"Kami sangat mengapresiasi langkah cepat Pemkab Barito Utara melalui Bakesbangpol. Pembentukan Satgas ini sangat penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta stabilitas daerah,” kata Patih Herman AB di Muara Teweh, Sabtu.
Menurut dia, bahwa keberadaan Satgas Terpadu ini akan sangat membantu pemerintah daerah dalam melakukan deteksi dini, pencegahan, dan penindakan terhadap berbagai potensi gangguan yang ditimbulkan oleh premanisme dan ormas bermasalah.
Sebelumnya, rapat koordinasi secara virtual tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen Politik dan PUM, Bahtiar dan diikuti oleh 564 peserta dari seluruh provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Dari Barito Utara, hadir secara langsung Pj Sekda Drs. Jufriansyah, Kepala Bakesbangpol Rayadi, serta jajaran Kesbangpol lainnya di Aula Setda Lantai I, Muara Teweh.
Pj Sekda menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun draf SK Satgas dengan mengadopsi konsep dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam waktu dekat, rapat lanjutan akan digelar dengan melibatkan OPD terkait untuk merampungkan struktur Satgas dan penandatanganan SK oleh Pj Bupati.
Kepala Bakesbangpol Barito Utara Rayadi menegaskan bahwa pembentukan Satgas Terpadu ini akan dilakukan secara cepat dan tepat sasaran, serta diikuti dengan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaannya di lapangan berjalan efektif dan sesuai harapan.
