Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menargetkan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa/kelurahan di wilayah setempat, dan tercatat sudah dibentuk pada 10 desa berbeda.
Sebanyak 10 Koperasi Merah Putih yang sudah dibentuk dan akan dilaunching pada 23 Mei oleh Gubernur bersamaan dengan HUT Kalteng, kata Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kotim Johny Tangkere di Sampit, Selasa.
"Gubernur memang meminta masing-masing kabupaten di provinsi ini membentuk setidaknya 10 Koperasi Merah Putih," tambahnya.
Johny menjelaskan, Koperasi Merah Putih adalah program strategis dari Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan melalui usaha bersama. Koperasi Merah Putih yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 mendatang oleh Presiden ini membawa harapan baru sekaligus tantangan besar dalam upaya membangun ekonomi nasional yang dari level akar rumput.
Program ini pun dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu Gubernur Kalteng juga mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih di kabupaten/kota setempat.
"Sesuai inpres tersebut ditetapkan bahwa 31 Mei musyawarah desa/kelurahan terkait Koperasi Merah Putih, kemudian 31 Juni sudah terbentuk. Di Kotim sendiri ada 168 desa dan 17 kelurahan, dan kita masih berproses untuk pembentukan koperasi itu," ujarnya.
Ia melanjutkan, ada tiga kriteria dalam pembentukan atau pengembangan Koperasi Merah Putih, yakni pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang telah ada dan revitalisasi koperasi yang tidak aktif. Saat ini proses musyawarah di tingkat desa/kelurahan tengah berjalan. Pemkab Kotim berupaya mendorong agar koperasi yang sudah ada bisa dikembangkan menjadi Koperasi Merah Putih.
Namun, hal itu tidak mudah. Terutama koperasi-koperasi yang bermitra dengan perusahaan besar swasta melalui plasma sawit, sebab mereka sudah merasa diuntungkan dengan kondisi koperasi yang telah ada, sehingga enggan untuk menjadi Koperasi Merah Putih.
Sementara ini ada 10 desa yang telah memiliki Koperasi Merah Putih, yakni Desa Camba, Kawan Batu, Tanjung Bantur, Bawan, Pematang, Tangka Robah, Pahirangan, Pantap, dan Tangar. Tetapi rata-rata merupakan koperasi yang baru dibentuk.
"Meski begitu pembentukan Koperasi Merah Putih ini terus kami upayakan, selain musyawarah kami juga melakukan pendampingan, penyiapan berkas dan lain sebagainya, jadi pada dasarnya kami mendukung," lanjutnya.
Johny menambahkan, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama Pemkab Kotim dalam pembentukan Koperasi Merah Putih. Sebab, sesuai ketentuan dalam inpres, akta pembentukan koperasi itu ditanggung oleh pemerintah daerah.
Baca juga: Pemkab Kotim tingkatkan kompetensi SDM mewujudkan pelayanan prima
Ia menyebutkan, satu akta notaris untuk satu koperasi dikenakan biaya Rp2,5 juta, adapun dengan total jumlah desa dan kelurahan di Kotim maka anggaran yang diperlukan mencapai Rp500 juta lebih.
Disisi lain, kondisi anggaran di Kotim bisa dibilang tidak baik-baik saja setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pihaknya berupaya memutar otak untuk mencari solusi terkait biaya akta notaris.
Johny mengaku, sebelumnya ia telah mengundang tujuh notaris untuk berkompromi terkait biaya pembuatan akta. Pihaknya meminta dukungan dari notaris dalam rangka mewujudkan program Koperasi Merah Putih, dengan memberikan hutang terkait pembayaran akta itu.
"Kemarin ada lima notaris yang setuju, artinya mereka mau menghutangi dulu dan nanti pada perubahan APBD 2025 selesai maka pembayaran akta itu akan kita lunasi," demikian Johny.
Baca juga: HKN momentum menggelorakan semangat pembangunan di Kotim
Baca juga: Disnakertrans Kotim dorong hilirisasi SDA sejalan peningkatan SDM
Baca juga: DPRD Kotim siapkan PAW Ahyar Umar
