Palangka Raya (ANTARA) - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menekankan pentingnya upaya promotif dan prefentif terhadap penyebaran penyakit katastropik di kalangan masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sugiyarto melalui pernyataan yang diterima di Palangka Raya, Jumat menegaskan dukungan DPRD terhadap keberlangsungan Program JKN melalui penganggaran dan pengawasan.
"Kami mendorong penguatan pelayanan promotif dan preventif guna menekan pembiayaan penyakit katastropik yang ada di daerah," katanya.
DPRD Kalteng juga mendorong agar pelayanan kesehatan dimaksimalkan, terutama pada aspek promotif dan preventif. Menurut dia, upaya ini sangat penting dalam menurunkan angka pembiayaan penyakit katastropik yang selama ini cukup tinggi, seperti gagal ginjal, jantung, dan stroke.
"Sinergi semua pihak adalah kunci agar pelayanan yang diberikan tidak hanya efisien, tapi juga benar-benar berdampak bagi Masyarakat,” tegas Sugiyarto.
Pernyataan itu diungkapkan dia terkait pelaksanaan forum koordinasi kemitraan bersama dengan fasilitas kesehatan dan para pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Kalteng.
Ia menilai forum kemitraan ini penting untuk menyerap masukan dari mitra layanan agar kebijakan lebih tepat sasaran.
Dia juga menegaskan bahwa DPRD Provinsi Kalteng akan terus mengawal dan mendukung keberlangsungan Program JKN, baik dari sisi penganggaran maupun pengawasan.
"Forum seperti ini sangat penting karena menjadi ruang strategis untuk menyerap masukan dari rumah sakit dan mitra pelayanan lainnya, agar kebijakan yang dibuat benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan," katanya.
Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka menyatakan bahwa tingginya pembiayaan penyakit katastropik di Provinsi Kalimantan Tengah pada pertengahan tahun 2025 ini menjadi pengingat perlunya penguatan upaya promotif dan preventif secara serius.
“Tingginya pembiayaan penyakit katastropik ini menjadi pengingat bahwa kita harus lebih serius memperkuat upaya promotif dan preventif. Yang mana tentunya upaya tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi," katanya.
Baca juga: Serap aspirasi masyarakat, DPRD Kalteng kunker ke Kecamatan MBK
Menurut dia, kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, rumah sakit dan bahkan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) selaku garda terdepan penyelenggaraan upaya promotif dan preventif.
Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan, Anurman Huda menuturkan bahwa berdasarkan total pembiayaan layanan kesehatan, penyakit gagal ginjal menyerap biaya paling besar disusul oleh penyakit jantung dan stroke.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi cerminan perlu adanya fokus bersama dalam penanganan penyakit katastropik.
Dia menerangkan, dari total pembiayaan terhadap pelayanan kesehatan, pembiayaan tertinggi masih didominasi oleh penyakit gagal ginjal yaitu sebesar 28,8 miliar rupiah, kemudian berikutnya adalah penyakit jantung dengan biaya sebesar 28,2 miliar rupiah, dan penyakit stroke sebesar 13,4 miliar rupiah.
"Data ini menjadi refleksi bagi kita semua bahwa penanganan penyakit katastropik ini harus menjadi prioritas bersama. Upaya promotif dan preventif perlu terus diperkuat tidak hanya melalui sistem pembiayaan, tetapi juga melalui kolaborasi lintas sektor,” kata Anurman.
Baca juga: DPRD Kalteng sebut generasi muda perlu pembinaan ekonomi
Baca juga: DPRD Kalteng tinjau perbaikan Jalan Lingkar Selatan Sampit
Baca juga: Kepastian hukum faktor penting menjaga dan menarik investasi di Kalteng
