DPRD Kalteng tekankan pentingnya pemerataan infrastruktur hingga ke pelosok

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Lohing Simon menegaskan, pemerataan pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, melainkan juga akses terhadap layanan dasar publik yang menjadi penentu kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah provinsi ini.

"Selama ini kita lihat pusat kota tumbuh pesat, tapi di banyak daerah pelosok, jalan rusak dan fasilitas umum terbatas," kata Lohing di Palangka Raya, kemarin.

Menurutnya, pembangunan yang masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan menyebabkan ketimpangan yang nyata antara masyarakat kota dan desa, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi.

Dirinya menilai, keadilan pembangunan harus menjadi arah kebijakan utama pemerintah daerah dalam lima tahun mendatang. Ia menekankan, indikator keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari pemerataan hasil pembangunan hingga ke desa-desa.

"Kalau pembangunan hanya terlihat di kota, artinya masih ada yang salah dalam perencanaan. Kesejahteraan harus dirasakan merata, bukan hanya oleh mereka yang tinggal di pusat pemerintahan," ujarnya.

Ia menyebut, daerah terpencil di Kalimantan Tengah masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari minimnya akses jalan, terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga rendahnya konektivitas digital. Hal ini, katanya, menjadi penghambat utama bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.

"Kalau jalan rusak, sinyal susah, dan sekolah jauh, mereka tidak akan punya kesempatan berkembang. Karena itu pembangunan tidak boleh timpang, dan harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat," tegasnya.

Lohing juga menyoroti pentingnya sinergi lintas pemerintahan, mulai dari tingkat provinsi hingga desa, agar perencanaan pembangunan lebih terintegrasi dan tidak tumpang tindih.

"Program pusat, provinsi, dan kabupaten harus sejalan. Jangan sampai pembangunan di lapangan jalan sendiri-sendiri," katanya.

Legislator Kalteng ini pun menambahkan, pemerataan pembangunan juga harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat lokal, agar warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif dalam proses pembangunan.

"Masyarakat di daerah terpencil sebenarnya punya potensi besar. Jika mereka dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan, hasilnya akan lebih berkelanjutan," ucapnya.

Menurutnya, pendekatan partisipatif adalah kunci untuk menciptakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, setiap proyek yang dijalankan benar-benar memberi dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan warga.

"Pemerataan pembangunan adalah wujud dari keadilan sosial. Kalau setiap warga punya akses yang sama terhadap layanan publik, maka kesejahteraan akan tumbuh secara alami," demikian Lohing.