Kuala Kapuas (ANTARA) - Aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa dan sejumlah masyarakat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, di depan Kantor DPRD jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas, pada Senin (1/9) sore, menuntut para wakil rakyat di daerah itu, dapat menyepakati aspirasi mereka.
"Sebelum masuk kedalam, kami ingin memastikan aspirasi yang tertuang dalam pernyataan sikap, harus ikut ditandatangan para anggota DPRD Kapuas, kata Ariadi, Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalteng, dihadapan anggota DPRD Kapuas.
Usai memberikan pernyataan tersebut, dan disepakati, dilanjutkan dengan pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua HMI Cabang Kapuas, Ahmad Fauzan, diantaranya sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw, revisi RUU Pemilu atau Redesign Sistem Pemilu 2029.
Selanjutnya, reformasi DPR, rampingkan anggaran dan jumlah anggota DPR, potong semua anggaran yang tidak urgent bagi kesejahteraan rakyat. Hapuskan perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan dengan rakyat seperti, PPH21 ditanggung oleh APBN, sistem pengawalan khusus, transportasi cukup transportasi umum gratis, tunjangan pensiun seumur hidup.
Menolak seluruhnya dalam bentuk apapun terkait kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, dan berikan standar gaji yang layak terhadap pahlawan bangsa, Guru se-Indonesia. Hapus outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM). Naikkan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen. Setop PHK, bentuk Satgas PHK.
Reformasi Pajak Perburuhan Naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp7.5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah. Menolak seluruhnya dalam bentuk apapun terkait kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.
Kemudian, meminta pemerintah segera mengusulkan pengangkatan tekon R1, R2, R3, dan R4, agar segera menjadi PPPK, terkhusus wilayah Kabupaten Kapuas.
"Meminta pemerintah daerah dan DPRD untuk serius menangani permasalahan PDAM Kabupaten Kapuas, terutama terkait kualitas air, pemindahan golongan yang tidak tepat sasaran," katanya.
Baca juga: Sampaikan tujuh tuntutan, demonstrasi di Sampit berlangsung damai
Pihaknya juga meminta untuk mengusut tuntas dugaan korupsi proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di simpang Adipuara dan Hutan Kota Kapuas. Meminta DPRD Kapuas harus aspiratif terhadap permasalahan di masyarakat. DPRD juga dalam membuat Peraturan Daerah(Perda), harus berpihak kepada masyarakat, harus transparan dan akuntabel dalam kinerja.
"DPRD Kabupaten Kapuas, diharapkan mampu mengakomodir aspirasi masyarakat dalam kemajuan daerah diatas kepentingan pribadi dan golongan (sense and critis)," demikian Fauzan.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Kapuas dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kapuas serta masyarakat, berlangsung kondusif. Puluhan aparat baik dari Kodim 1011/Klk dan Polres Kapuas, diterjunkan di sejumlah titik lokasi aksi unjuk rasa tersebut.
Baca juga: Rektor UPR ajak mahasiswa sampaikan aspirasi dengan damai
Baca juga: Tidak ikut demo, ojol di Sampit pilih gelar shalat gaib
Baca juga: Ormas Dayak imbau demonstrasi di Kalteng harus damai dan tidak merusak
