Anggota DPR RI sebut pengelolaan lahan sawit sitaan di Kalteng perlu diperjelas

Rabu, 25 Februari 2026 21:30 WIB

Anggota DPR RI Bias Layar (tengah) saat berdialog dengan sejumlah wartawan asal Kalteng disela-sela buka puasa bersama di Palangka Raya, Rabu (25/2/2026). ANTARA/Jaya WM.

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPR RI asal Kalimantan Tengah Bias Layar menilai tindak lanjut sekaligus sejauh mana pengelolaan lahan kelapa sawit, yang disita oleh pemerintah pusat melalui satgas, perlu diperjelas kepada publik.

Sejauh ini informasi terkait pengelolaan terhadap lahan kelapa sawit yang disita itu kan sangat minim, kata Bias Layar menanggapi pertanyaan wartawan saat buka puasa bersama di Palangka Raya, Rabu.

"Kita memang mengetahui pengelolaannya diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (persero), tetapi sudah seperti apa pengelolaannya, sampai saat ini masyarakat belum melihat bagaimana optimalisasi hasil dari lahan sitaan itu," ujarnya.

Menurut Anggota Komisi XIII DPR RI itu, apabila lahan yang disita tersebut terbukti berada di kawasan hutan, maka sudah seharusnya dilakukan penyesuaian sesuai regulasi yang berlaku.

"Kalau memang itu kawasan hutan, semestinya dikembalikan fungsinya. Tanaman sawitnya diganti dengan tanaman hutan sebagaimana ketentuan," tegas Bias Layar.

Pernyataan ini dinilai penting mengingat isu tata kelola lahan di Kalimantan Tengah kerap bersinggungan dengan persoalan lingkungan, konflik agraria, hingga dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI itu tidak menampik besarnya kontribusi sektor kelapa sawit bagi negara, termasuk Provinsi Kalimantan tengah. Di mana kelapa sawit merupakan salah satu penopang ekonomi Kalteng, membuka ribuan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan wilayah.

“Peran sawit sangat besar bagi Kalteng, bukan hanya dari sisi pendapatan daerah, tetapi juga penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi masyarakat. Jadi, kebijakan penertiban lahan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal," kata Bias Layar.

Sebagai anggota Komisi XIII DPR RI yang membidangi isu hukum dan HAM, dirinya juga mengajak insan pers di Kalimantan Tengah untuk aktif menyampaikan berbagai persoalan HAM yang terjadi di daerah.

Menurutnya, peran media sangat penting dalam mengangkat kasus-kasus yang belum tersuarakan agar dapat diperjuangkan di tingkat pusat.

"Silakan sampaikan persoalan-persoalan HAM yang ada di Kalteng. Kami di Komisi XIII siap mengawal dan memperjuangkannya,"kata Bias Layar.

Sebagai wakil rakyat di nasional, dirinya berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat Kalteng, baik terkait tata kelola lahan, perlindungan hak masyarakat adat, maupun isu-isu HAM lainnya.