DPRD minta Pemkab Gumas buat regulasi terkait pendistribusian BBM

Kamis, 7 Mei 2026 15:14 WIB

Ketua Komisi II DPRD Gumas Herbert Y Asin, anggota DPRD Rayaniatie Djangkan, dan lainnya berdiskusi terkait pendistribusian BBM dengan manajemen SPBU di Kuala Kurun, Kamis (7/5/2026). ANTARA/HO-PWI Gumas.

Kuala Kurun (ANTARA) - DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, meminta kepada pemerintah kabupaten setempat, agar segera membuat regulasi terkait pendistribusian bahan bakar minyak (BBM), menyusul sulitnya pasokan dan tingginya harga BBM di tingkat eceran.

Ketua Komisi II DPRD Gumas Herbert Y Asin usai meninjau SPBU di Kuala Kurun, Kamis, mengatakan kondisi pasokan energi saat ini cukup sulit karena situasi geopolitik dan berdampak pada distribusi BBM di sejumlah daerah, termasuk di kabupaten setempat.

"Kami berharap pemerintah daerah segera membuat legalitas atau aturan untuk mengatur distribusi BBM, termasuk aktivitas pelangsir dan harga eceran," ucapnya.

Menurut dia, regulasi tersebut penting agar distribusi BBM bisa lebih merata dan masyarakat umum tetap mendapatkan akses untuk membeli BBM, baik subsidi maupun non-subsidi.

Saat ini masyarakat di wilayah pelosok hingga perkotaan mulai merasakan dampak sulitnya pasokan BBM. Bahkan, harga Pertalite dan Pertamax di tingkat eceran disebut mencapai Rp17 ribu hingga Rp18 ribu per liter.

Di sisi lain, Herbert juga berharap pihak SPBU di wilayah Gumas dapat mengatur penyaluran BBM dengan lebih baik sesuai arahan pemerintah daerah nantinya, sehingga praktik pelangsir bisa dikurangi.

"Berikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk mengisi BBM, karena minyak subsidi maupun non-subsidi adalah hak seluruh masyarakat," tegas politisi Partai Golkar ini.

Dalam peninjauan ke SPBU tersebut turut serta anggota DPRD Gumas Rayaniatie Djangkan dan Singong, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Rayaniatie Djangkan menyampaikan, pihaknya telah bertemu dengan manajemen SPBU di Kuala Kurun, guna membahas persoalan distribusi BBM.

Dari hasil pertemuan itu diketahui dalam beberapa waktu terakhir pasokan BBM mengalami pengurangan, dari sebelumnya sekitar 10 ribu hingga 20 ribu liter menjadi hanya sekitar 5 ribu liter, sementara kebutuhan masyarakat cukup tinggi sehingga stok dinilai tidak mencukupi.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan I, yang meliputi Kecamatan Sepang, Mihing Raya, dan Kurun itu juga menyoroti adanya pelangsir yang memanfaatkan situasi saat ini, dengan menjual kembali BBM dengan harga tinggi.

Perangkat daerah terkait hendaknya segera menerbitkan surat edaran Bupati sebagai pedoman sementara, yang mengatur sejumlah hal. Misalnya pembatasan pembelian BBM untuk satu kendaraan maksimal Rp300 ribu.

"Pengawasan juga perlu diperketat dengan melibatkan kepolisian dan Satpol PP, sambil menunggu pasokan BBM kembali normal. Selain itu, harga eceran BBM di luar SPBU hendaknya dapat ditetapkan agar tidak memberatkan masyarakat," kata Rayaniatie.

Baca juga: Pemkab siapkan langkah atasi kendala distribusi BBM di Gumas

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Gumas menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi kendala distribusi BBM yang menyebabkan antrean berkepanjangan di SPBU Kuala Kurun.

Bupati Gumas Jaya S Monong melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Baryen di Kuala Kurun, Rabu (5/5), mengatakan menyikapi kondisi tersebut telah dilakukan rapat pembahasan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM dan LPG.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, sekaligus mencegah penimbunan dan kenaikan harga yang tidak wajar di tingkat pedagang maupun pengecer.

Melalui rapat tersebut, Pemkab Gumas berupaya mencari solusi terbaik untuk memastikan masyarakat tidak terkendala dalam memperoleh BBM, sekaligus mengendalikan harga agar tidak melonjak berlebihan

Lebih lanjut, ia menyampaikan pemda akan mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk memberi masukan, sebelum menerbitkan surat edaran atau penegasan Bupati Gumas terkait tata kelola dan distribusi BBM di kabupaten setempat.

"Nanti kita akan mengundang seluruh pihak terkait, agar ada kesepakatan bersama, baik dari sisi pengusaha, pedagang, maupun masyarakat," demikian Baryen.

Baca juga: Gumas komitmen wujudkan SPMB transparan dan akuntabel

Baca juga: SMAN 1 Sepang dipercaya jadi Sekolah Model PM dan KKA

Baca juga: Ibunda Guru figur strategis dukung kiprah pendidik di Gunung Mas