Palangka Raya (ANTARA) - Tim DPRD Kalimantan Tengah dan tim pemerintah provinsi, kembali melakukan rapat kerja membahas pengoptimalan penggunaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, serta menggali potensi lain Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua DPRD Kalteng Jimmy Carter saat memimpin raker di ruang rapat gabungan, Senin, mengatakan potensi-potensi baru yang dapat berkontribusi terhadap PAD harus terus dioptimalkan, sembari meminimalisir kebocoran pajak daerah.

"Salah satu potensi PAD yang perlu ditingkatkan dan diantisipasi kebocoran yakni, pajak bahan bakar minyak (BBM). Kebocoran yang perlu diantisipasi itu terkait penggunaan ijin angkutan BBM ke perusahaan besar swasta (PBS)," ucapnya.

Menurut Politisi Partai Demokrat itu, pajak BBM rawan terjadi kebocoran jika tidak dilakukan pengawasan secara ketat di lapangan. Untuk itu, Pemprov Kalteng melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, perlu melakukan pengawasan secara ketat.

"Selain pajak BBM, kami berharap Pemprov Kalteng juga bisa mencari sumber baru PAD. Dengan begitu, anggaran untuk program pembangunan bisa terus meningkat," kata Jimmy.

Sementara itu, Asisten I Setda Kalteng Katma F Dirun menyampaikan terima kasih atas masukan dan saran dari pimpinan dan anggota dewan, terkait optimalisasi potensi pajak serta pemanfaatan APBD dengan baik serta tepat sasaran.

Baca juga: Anggaran infrastruktur dan pemukiman Kalteng 2023 Rp1,5 triliun

Dia pun menjelaskan bahwa APBD Kalteng 2022 dan 2023 juga di fokuskan  pada kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya upaya pemulihan ekonomi masyarakat, pemulihan sektor kesehatan serta upaya pengentasan kemiskinan.

"Kami memastikan bahwa pengoptimalan pajak juga terus dimaksimalkan, dengan mendorong berbagai sektor termasuk mendorong peran badan usaha milik daerah (BUMD) untuk meningkatkan PAD 2022- 2023," kata Katma.

Dalam raker yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalteng itu, turut hadir anggota dewan serta pimpinan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di lingkungan pemprov, staf ahli komisi dan staf ahli fraksi pendukung DPRD Kalteng.

Baca juga: Perbaiki perilaku mantan napi, DPRD Kalteng dukung pelatihan BETA

Baca juga: Komisi I DPRD Kalteng bahas prioritas KUA PPAS 2023