Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mencatatkan realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan mencapai 88,98 persen sepanjang tahun anggaran 2025.
"Realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan mencapai Rp1.976.490.235.733,58 dari target Rp2.221.392.677.975," kata Wakil Bupati Kotim Irawati di Sampit, Senin.
Hal ini diungkapkan pada rapat paripurna DPRD Kotim dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kotawaringin Timur tahun anggaran 2025.
Acara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kotim Rimbun didampingi Wakil Ketua I Juliansyah dan Wakil Ketua II Rudianur serta dihadiri seluruh anggota legislatif dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kotim.
Irawati menjelaskan, LKPJ merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD sebagai wujud akuntabilitas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Sesuai ketentuan, LKPJ ini dilaporkan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ ini memuat ruang lingkup penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya.
"LKPJ ini juga memuat tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan," imbuhnya.
Irawati melanjutkan, sepanjang tahun 2025, Pemkab Kotim terus berupaya tegak lurus pada semangat ‘Kotim Harati’ meski di tengah dinamika fiskal yang penuh tantangan.
Target pendapatan daerah Kotim tahun anggaran 2025 secara keseluruhan adalah sebesar Rp2.221.392.677.975, yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Berdasarkan target tersebut, sampai akhir Desember 2025 realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan mencapai Rp1.976.490.235.733 atau sebesar 88,98 persen.
Sementara itu, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah maka target belanja tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp2.385.294.593.700, dengan realisasi belanja Rp2.126.783.459.161 atau mencapai 89,16 persen.
"Belanja itu dialokasikan pada beberapa komponen utama, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, hingga pos belanja transfer," sebut Irawati.
Baca juga: Posko Angkutan Lebaran ditutup, penumpang di Pelabuhan Sampit turun 2.643 orang
Ia melanjutkan, pada periode kedua kepemimpinan ini pihaknya dihadapkan dengan tantangan berupa efisiensi anggaran yang cukup ketat dari pemerintah pusat.
Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk bekerja lebih cerdas dan memastikan rupiah yang dikelola dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur strategis.
Selain itu, penguatan kemandirian fiskal tetap menjadi prioritas, melalui optimalisasi PAD, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi, untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat.
Penguatan ini didorong oleh sektor perkebunan kelapa sawit yang dominan dan kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2).
"PAD tidak lagi sekadar pelengkap, tetapi sudah menjadi pondasi penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan," tegasnya.
Baca juga: Bupati Kotim perketat aturan penyaluran hibah dan bansos
Melalui sidang ini, hanya mengharapkan adanya interaksi timbal balik serta rekomendasi tertulis dari seluruh anggota DPRD dalam waktu 30 hari.
Rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah secara kolektif di tingkat provinsi.
Irawati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran OPD dan unsur terkait yang telah memberikan kontribusi nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025.
"Semoga sinergi ini menjadi kunci agar semangat Kotim Harati benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas," demikian Irawati.
Baca juga: Wabup Kotim dukung PP Tunas untuk lindungi anak dari paham menyimpang
Baca juga: Bupati Kotim tegaskan pokir harus berbasis masalah riil dan sesuai dapil
Baca juga: Pergerakan penumpang di Pelabuhan Sampit tembus 11.063 orang