PBB, New York (ANTARA News) - Dewan Keamanan (DK) PBB pada Selasa (14/4)
menuntut "semua pihak di Yaman, terutama Al-Houthi ... menahan diri
dari tindakan yang dapat merusak peralihan politik ... dengan tanpa
syarat mengakhiri penggunaan kekerasan".
Dalam pemungutan suara 14 berbanding 0, dengan Rusia abstein, DK
juga memberlakukan embargo senjata atas kelompok gerilyawan.
Tindakan tersebut diusulkan oleh Jordania, yang menjadi Presiden DK
untuk April, dan didukung oleh Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).
PBB mengakui Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang menggantikan Ali
Abdullah Saleh setelah protes massal pada 2011. Ali Abdullah Saleh
belakangan bersekutu dengan Al-Houthi.
Yaman menderita karena kerusuhan politik dan bentrokan antara
petempur Al-Houthi dan pasukan yang setia kepada Presiden Abd-Rabbu
Mansour Hadi.
Hadi telah mengungsi dari Yaman. Arab Saudi
mendukung Hadi melawan kelompok Al-Houthi. Sementara itu, Iran mendukung
Al-Houthi dan "memicu bentrokan besar di Timur Tengah".
Resolusi 2216 --yang dikeluarkan pada Selasa, mengutip hukum
internasional dan berisi ancaman aksi militer bagi pihak yang tidak
patuh-- "menuntut semua pihak di Yaman, terutama anggota Al-Houthi,
sepenuhnya melaksanakan Resolusi 2201 (dan) menahan diri dari tindakan
sepihak lebih lanjut yang bisa merusak peralihan politik di Yaman".
Resolusi
itu juga menuntut anggota Al-Houthi "agar secepatnya dan secara tanpa
syarat" mengakhiri penggunaan kekerasan, menarik pasukan mereka dari
semua daerah yang telah mereka kuasai, termasuk Ibu Kota Nasional,
Sanaa.
Resolusi itu juga mendesak kelompok Al-Houthi melepaskan
semua senjata lain yang direbut dari lembaga keamanan dan militer,
termasuk sistem rudal dan "menghentikan semua tindakan yang secara
eksklusif berada di dalam wewenang Pemerintah Yaman yang sah".
Resolusi tersebut menyeru negara anggota PBB agar mencegah
pengiriman senjata untuk memasok anggota Al-Houthi dengan mencegah
"pasokan langsung atau tidak langsung, penjualan atau pengiriman ke,
atau bagi keuntungan Ali Abdullah Saleh, Abdullah Yahya Al-Hakim, Abdl
Al-Khaliq Al-Huthi dan pendukung mereka". Resolusi itu merujuk kepada
presiden terguling dan dua komandan gerilyawan.
"Resolusi tersebut sangat penting untuk memulihkan kestabilan di
Yaman dan mendorong penyelesaian politik," kata Wakil Tetap Tiongkok
untuk PBB Liu Jieyi seelah pemungutan suara. "Tak ada penyelesaian
militer, dan perundingan politik adalah satu-satunya jalan ke luar."
"Permusuhan di Yaman, kalau dibiarkan berlanjut, bukan hanya akan
menjerumuskan rakyat di Yaman ke dalam bencana yang besar tapi juga
merembes hingga mempengaruhi seluruh wilayah itu," kata Liu. "Tiongkok
sangat khawatir dengan perkembangan baru-baru ini di Yaman," demikian
dikutip dari kantor berita Xinhua.
(Uu.C003)
Berita Terkait
PBB : Situasi di Gaza 'malapetaka, tak bermoral, memalukan'
Selasa, 5 Maret 2024 16:10 Wib
Anies-Muhaimin janjikan tunjangan untuk ibu hamil, guru ngaji, dan hapus PBB
Senin, 18 Desember 2023 15:26 Wib
Gebyar undian berhadiah PBB-P2 Kotim apresiasi bagi wajib pajak disiplin
Minggu, 3 Desember 2023 8:51 Wib
Realisasi PBB-P2 Kotim capai 117,79 persen
Kamis, 16 November 2023 21:28 Wib
Polisi wanita Indonesia terima penghargaan polisi terbaik PBB
Selasa, 14 November 2023 8:15 Wib
PBB sebut 'tidak ada tempat aman di Gaza' sekalipun rumah sakit
Minggu, 12 November 2023 14:54 Wib
Indonesia sambut baik pengesahan resolusi PBB terkait Gaza
Sabtu, 28 Oktober 2023 9:20 Wib
PBB sahkan resolusi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza
Sabtu, 28 Oktober 2023 9:17 Wib