Jaminan tersebut setelah belajar dari bencana kabut asap tahun 2015 dan meyakini konsep yang telah disusun maupun dilaksanakan BNPB bersama Pemerintah Provinsi hingga kabupaten/kota, kata Willem usai rapat koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis pemberdayaan masyarakat desa di Palangka Raya, Rabu.
"Langkah awal mencegah bencana kabut asap akan direkrut masyarakat desa dan diberikan pelatihan serta peralatan memadai memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat yang direkrut tersebut pun harus terorganisir dalam satu komando yang jelas," tambahnya.
Selain itu, BNPB telah meminta Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten/Kota se-Kalteng segera menghitung berapa kebutuhan anggaran operasional dan dukungan posko maupun pembelian peralatan yang masih belum dimiliki serta mengidentifikasi lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan.
Willem mengatakan sumber anggaran untuk mencegah sekaligus menangani kebakaran hutan dan lahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat melalui kementerian dan lembaga terkait termasuk BNPB, bantuan pelaku dunia usaha maupun dana hibah sebesar US$12 juta dari Bank Dunia.
"Setelah mengorganisir masyarakat desa dan besaran anggaran yang dibutuhkan sudah didapat, maka langkah selanjutnya mencegah maupun memadamkan kebakaran hutan dan lahan harus sesuai standar operasional (SOP) Nasional. Kita juga akan membentuk tim suvervisi, tim penilai, tim pelaksana, monitoring dan evaluasi," bebernya.
Mengenai Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng belum mengidentifikasi daerah mana saja hutan maupun lahan yang rawan kebakaran, Kepala BNPB ini menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi. Terpenting menurut dirinya Pemerintah Pusat telah mempersiapkan bantuan berupa pengetahuan maupun teknologi mempercepat identifikasi daerah rawan terbakar.
Dia menegaskan seluruh konsep mencegah dan mengatasi bencana kabut asap akan dilaksanakan apabila masyarakat desa sudah direkrut, kemudian diberikan pelatihan dan gubernur di wilayah setempat menunjuk satu komandan tertinggi untuk mengomando regu tersebut.
"Desa Tangguh berbeda dengan perekrutan masyarakat desa menanggulangi bencana asap. Desa Tangguh itu program nasional dan berdiri sendiri yang bertujuan membangun desa tangguh terhadap bencana, Sedangkan perekrutan masyarakat desa itu untuk membuat regu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Jadi, kami yakin tahun 2016 negara ini bebas dari bencana kabut asap," demikian Willem.
