ULP Tak Pernah Perlambat Kinerja SKPD

Sabtu, 27 Februari 2016 11:35 WIB

Ilustrasi (Istimewa)

Selama ini kan lelang sudah dilaksanakan baru kotraknya dibuat. Itu tidak bisa. Draff kontrak itu kan acuan bagi UPL untuk melaksanakan lelang. Jadi tidak benar UPL memperlambat kinerja SKPD,"

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah Benius menegaskan Unit Layanan Pengadaan sama sekali tidak memperlambat kinerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi itu.

Menurut aturan yang berlaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tiap SKPD harus membuat dan melengkapi draff kontrak terlebih dahulu baru UPL dapat mengadakan lelang, katanya di Palangka Raya, Jumat.

"Selama ini kan lelang sudah dilaksanakan baru kotraknya dibuat. Itu tidak bisa. Draff kontrak itu kan acuan bagi UPL untuk melaksanakan lelang. Jadi tidak benar UPL memperlambat kinerja SKPD," tambahnya.

Menurut mantan Karo Humas dan Protokol Pemprov Kalteng itu, SKPD pada dasarnya sudah siap menggunakan sistem online. Hanya, sejumlah PPK masih terlambat menyediakan draff kontrak serta cenderung menyalin yang lama.

Dia mengaku sudah sering mengingatkan SKPD agar menyiapkan dan meneliti dengan benar draff kontrak. Bahkan Biro LPBJ Kalteng telah memberikan pemahaman kepada sejumlah SKPD bagaimana menyusun maupun manajemen kontrak agar sesuai aturan yang berlaku.

"Saya juga mengingatkan kepada SKPD, bila masih melakukan pola lama yakni mengadakan lelang terlebih dahulu baru dibuat kontrak atau kontraknya tidak sesuai aturan, maka akan berhadapan dengan hukum. Sekarang saya lihat mulai ada perbaikan lah," kata Benius.

Sementara Kepala LKPP Agus Prabowo menyebut 70 persen kasus yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus pengadaan, sehingga SKPD harus teliti, efektif dan efisien dalam melaksanakan pelelangan agar tidak terjadi kesalahan.

Dia minta SKPD memperhatikan, apakah lembaga yang diajukan atau pemenang lelang benar-benar dapat menyediakan barang dan jasa pemerintah yang efektif serta efisien.

"Saya memuji Kalteng sebagai daerah tercepat menggelar launching Kick Off Pengadaan Barang dan Jasa. Kalau di Pusat baru Kementerian PU, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan. Tapi di daerah yang LKPP-nya sudah, yang melaksanakan baru Kalteng," kata Agus.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Hadi Prabowo memimpin pelaksanaan kick off penandatanganan kontrak barang dan jasa tahun anggaran 2016 di lingkungan Pemprov yang disaksikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) RI Agus Prabowo.