Pangkalan Bun (Antara Kalteng) - Koordinator Wilayah (Korwil) DPP Partai Persatuan Pembangunan Mulyadi dengan Pengurus DPW PPP Kalteng versi Djan Farid yang diketuai Asrani dan Sekretarisnya Rahmat Hidayat telah melakukan silaturahmi sebagai wujud pemantapan PPP Kalteng dalam menghadapi verifikasi partai politik menuju Pilkada serentak 2017 di dua kabupaten, yakni Kabupaten Kotawaringin Barat dan Barito Selatan.
Dikatakan Rahmat Hidayat, PPP versi Djan Farid merupakan PPP yang sah dan kepengurusannya taat hukum terutama terhadap putusaan Mahkamah Agung, dan sebagai negara berdasarkan hukum, maka DPP PPP sedang melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi.
Untuk itu lanjut Rahmat Hidayat, dirinya mengutip apa yang dikatakan Korwil PPP Kalteng, Mulyadi meminta kepada seluruh pngurus DPW, DPC, PAC dan kader PPP Kalteng agar tetap tenang, karena DPP PPP Djan Farid berpijak pada hukum, bukan atas dasar kpentingan rezim penguasa.
"Saya selaku Korwil PPP memerintahkan agar semua komponen tetap melakukan konsolidasi menyeluruh demi kesinambungan PPP Kalteng, dan memerintahkan kepada pengurus DPW dan DPC agar mlakukan pnjaringan terhadap bakal calon kepala daerah," ujar Mulyadi.
Terkait dengan adanya dua kepengurusan PPP yang berimbas pada kepengurusan hingga DPW dan DPC, Mulyadi menegaskan bahwa kepengurusan di bawah kepemimpinan Djan farid merupakan kepengurusan yang sah berdasarkan putusaan MA No.601.
Dirinya merasa perlu meluruskan atas putusaan tersebut, apalagi ada yang mengtasnamakan kepengurusaan lain, dirinya juga menegaskan kalau kepengurusan PPP di Kalteng yang sah itu diketuai oleh Haji Asrani dan Sekretarisnya Rahmat Hidayat.
