Palangka Raya (Antara Kalteng) - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Palangka Raya, Rawang mengatakan bahwa kedatangan bantuan alat untuk mengukur Indeks Standar Pencemaran Udara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertunda.
"Menurut jadwal seharusnya Mei yang lalu alat tersebut sudah datang dan dapat digunakan. Kita tidak tahu kendalanya apa sehingga sampai saat ini juga belum ada kabar," katanya di Palangka Raya, Senin.
Dia mengatakan, selain ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ini, wilayah lain yang mendapat bantuan alat serupa ialah Riau, Palembang, Jambi serta Padang.
"Yakni daerah-daerah yang rawan kebakaran dan bencana kabut asap. Namun, berdasarkan informasi, semua daerah itu juga masih menunggu kedatangan alat tersebut," tambahnya.
Rawang mengatakan, hibah alat tersebut terdiri dari alat pengukur kualitas udara serta alat untuk menampilkan keadaan kualitas udara yang ada atau "display" ISPU.
Dia memastikan bahwa jika alat tersebut datang maka pemerintah kota siap menyambut dan segera mengoperasikan. Pihaknya pun juga telah menyiapkan opsi-opsi untuk penempatan alat ukur serta "display" ISPU itu.
"Ada tiga opsi penempatan alat ukur ISPU yakni di Kantor Kecamatan Sabangau, kawasan Temanggung Tilung dan Kecamatan Jekan Raya. lokasi tersebut dipilih karena berada di kawasan pinggir kota dan rawan terjadi kebakaran lahan," katanya.
Rawang menambahkan bahwa untuk "display" pihaknya akan menempatkan di kawasan Bundaran Besar, yakni untuk menggantikan alat serupa yang saat ini mengalami kerusakan.
"Bundaran besar kita pilih karena tempat itu menjadi pusat lalu-lalang sehingga warga akan lebih mudah mendapat informasi terkait kualitas udara yang ada di Palangka Raya," katanya.
Sebelumnya anggota Komisi B DPRD Kota, At Prayer meminta pemerintah kota segera memastikan Palangka Raya segera memfungsikan alat pengukur dan "display" ISPU tersebut.
"Jika tidak bisa diperbaiki maka pemerintah harus segera mencari alternatif lain. Jika akan mendapat bantuan darpi pusat maka kedatangan alat itu harus dikawal. Pemerintah jangan hanya menunggu," kata politisi Nasdem itu.
