Palangka Raya (Antara Kalteng) - Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Tengah belum dapat memastikan jumlah tenaga kontrak yang akan dirasionalisasi atau dikurangi, karena masih menunggu hasil pendataan administrasi.
Mengenai adanya rasionalisasi sebanyak 500 tenaga kontrak di lingkungan Pemprov baru sekedar asumsi sembari dilakukan pendataan admnistrasi sekaligus pemetaan kebutuhan maupun kemampuan anggaran, kata Kepala BKD Kalteng Saidina Aliansyah di Palangka Raya, Selasa.
"Pendataan masih berjalan dan sekarang ini yang baru masuk sekitar 1.736 administrasi tenaga kontrak. Jadi, kita belum dapat menyampaikan berapa jumlah tenaga kontrak yang akan dirasionalisasi," tambahnya.
Rencana rasionalisasi yang akan dilakukan Pemprov Kalteng karena melihat angggaran dikeluarkan untuk pembayaran gaji tenaga kontrak setiap tahun mencapai miliaran rupiah.
Meski begitu, Saidina menegaskan bahwa rasionalisasi tersebut tergantung keputusan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. Namun, sebelum diputuskan maka perlu dilakukan pendataan administrasi, pemetaan kebutuhan serta kemampuan anggaran Pemprov Kalteng.
"Kalau bisa dikerjakan satu orang, kenapa harus lima orang. Seperti itulah istilahnya. Kita lihat dari efisiensi dan kebutuhunan kerja. Kita lihat juga melihat beban anggaran yang diperlukan," ucapnya.
Dikatakan, kebijakan itu sangat dibutuhkan sekarang ini, karena ribuan jumlah tenaga kontrak mengharuskan Pemprov mengeluarkan dana APBD hingga miliaran rupiah setiap tahunnya.
Setelah adanya hasil administrasi maupun pemetaan serta kemampuan anggaran, BKD sebelum merasionalisasi akan terlebih dahulu melakukan ujian seleksi untuk menata keberadaan tenaga kontrak lebih efisien sekaligus mengatur ulang tupoksi sesuai kemampuannya masing-masing.
"Nantinya akan dilakukan dalam bentuk tes kompetensi dasar. Kalau kita rinci itu ada wawasan kebangsaan dan lainnya. Nantinya akan kita lihat nilai yang diperoleh, ya sama seperti tes dasar. Nilai-nilainya akan ada sebagai dasar penilaian," demikian Saidina.
Berita Terkait
PDIP buka Rakernas V pakai Api Abadi Mrapen dari Jawa Tengah
Kamis, 16 Mei 2024 20:01 Wib
Kepala Dinas PUPR Kalteng bingung penghancuran gedung KONI baru bermasalah sekarang
Kamis, 16 Mei 2024 19:28 Wib
Kadiskominfosantik yakini TVRI senantiasa tumbuh dan berkembang dukung pembangunan di Kalteng
Kamis, 16 Mei 2024 17:22 Wib
Wagub Kalteng: Pembangunan Kantor Kejati dukungan terhadap peningkatan kinerja
Kamis, 16 Mei 2024 16:50 Wib
Kakanwil Kemenkumham Kalteng tutup usia
Kamis, 16 Mei 2024 6:17 Wib
Pebalap Yamaha raih podium di Oneprix Round II 2024
Kamis, 16 Mei 2024 5:55 Wib
Berlangsung lima hari, omzet penjualan di Kalteng Expo 2024 capai miliaran rupiah
Kamis, 16 Mei 2024 5:41 Wib
Setelah 20 tahun, Pemkab Kotim evaluasi perda dampak konflik etnik
Rabu, 15 Mei 2024 18:05 Wib