Sampit (Antara Kalteng) - Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Jhon Krisli menilai perencanaan pembangunan daerah saat ini secara umum selaras arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya terkait penguatan infrastruktur.
"Proses pembangunan kita ini memang masih harus difokuskan pada infrastruktur karena masih jauh tertinggal dari daerah-daerah lain," kata Jhon Krisli di Sampit, Rabu.
Jhon mengaku sangat sependapat dan mendukung penekanan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan memperingati Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu pagi, khususnya terkait pembangunan infrastruktur. Sektor ini sangat penting untuk menunjang kemajuan sektor-sektor lainnya.
Lancarnya infrastruktur sangat berdampak terhadap kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat desa. Pemerataan pembangunan juga akan makin cepat sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Pembangunan infrastruktur di Kotawaringin Timur diharapkan bisa lebih baik lagi. Pengalokasian dana pembangunan infrastruktur melalui APBD diupayakan ditingkatkan lagi untuk kawasan perdesaan dan perkotaan.
"Banyak pesan yang bisa kita ambil dari pidato presiden untuk kita di daerah. Untuk memaksimalkan pembangunan, kami berharap adanya kebersamaan antara legislatif, eksekutif dan masyarakat dalam membangun daerah," harap Jhon.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur juga menggelar sidang paripurna untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Acara ini dihadiri Bupati H Supian Hadi, Wakil Bupati HM Taufiq Mukri beserta unsur forum koordinasi pimpinan daerah lainnya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pidatonya menyampaikan banyak pesan penting. Salah satunya tentang pemerataan ekonomi.
Menurut presiden, hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, masyarakat akan semakin bersatu. Pembangunan yang merata dan berkeadilan akan membuat segenap elemen bangsa semakin kuat dalam menghadapi persaingan global.
Jangan ada warga yang merasa menjadi warga negara kelas dua atau kelas tiga karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia. Semuanya setara dalam hak mendapatkan manfaat dari pembangunan dan semuanya juga ikut terlibat mengambil tanggung jawab dalam kerja bersama membangun bangsa.
Berita Terkait
KPU Kotim perpanjang pendaftaran calon anggota PPK di 12 kecamatan
Selasa, 30 April 2024 21:26 Wib
Pemkab Kotim-Kemenkominfo klarifikasi data usulan penguatan sinyal desa
Selasa, 30 April 2024 17:02 Wib
Produksi perikanan Kotim terus meningkat
Selasa, 30 April 2024 16:54 Wib
Kementan bantu kembangkan pertanian Kotim melalui optimasi lahan dan pompanisasi
Selasa, 30 April 2024 16:34 Wib
KPU Kotim terima banyak masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu
Selasa, 30 April 2024 16:06 Wib
Realisasi anggaran 2024 KPPN Pangkalan Bun alami peningkatan
Selasa, 30 April 2024 15:48 Wib
Menegangkan, evakuasi pasangan lansia korban banjir di Sampit dibayangi kemunculan buaya
Selasa, 30 April 2024 4:57 Wib
Jumlah nelayan bertambah, Bupati Kotim komitmen tingkatkan sektor perikanan
Senin, 29 April 2024 21:13 Wib