Sampit (Antaranews Kalteng) - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Abdul Sahid mendesak pemerintah kabupaten setempat segera menangani desa yang belum mendapatkan penerangan listrik agar aktivitas ekonomi masyarakat semakin lancar.
"Sebagian besar desa yang belum mendapatkan pasokan listrik tersebut berada di wilayah utara Kabupaten Kotawaringin Timur. Melalui kerja sama dengan pihak PT PLN maupun perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan sawit, pemerintah daerah diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut," katanya di Sampit, Selasa.
Menurut Abdul Sahid, desa yang belum mendapat aliran listrik tersebut berada di wilayah pelosok dan sulit untuk dijangkau. Namun, wilayahnya masuk dalam kawasan lahan perkebunan kelapa sawit.
"Kami berharap pemerintah daerah membuat terobosan sehingga pihak perusahaan sawit tersebut peduli terhadap desa yang berada di wilayahnya, terutama dalam berbagi energi listrik," tambahnya.
Abdul Sahid mengaku prihatin dengan kondisi desa yang belum mendapatkan penerangan listrik tersebut karena masyarakat setempat harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan energi listrik.
"Bagi masyarakat desa yang mampu, untuk memenuhi kebutuhan energi listrik mereka mengandalkan mesin generator set. Sementara bagi mereka yang tidak mampu, hanya menggunakan penerangan lampu teplok," ucapnya.
Masyarakat di desa yang belum terjangkau jaringan listrik PT PLN hanya menikmati listrik pada malam hari dengan memanfaatkan generator set, itu pun hanya beberapa jam. Masyarakat terbebani karena harga bahan bakar di daerah itu juga sangat mahal.
"Kami berharap desa yang masih kondisinya gelap pada malam hari itu penanganannya menjadi skala prioritas," tegasnya.
Sahid mengaku belum memiliki data terakhir terkait jumlah desa yang belum terjangkau oleh jaringan PT PLN tersebut, namun yang jelas masih banyak, dan jumlahnya lebih dari 10.
"Akibat tidak memiliki energi listrik, desa tersebut tidak bisa berkembang. Pembangunannya juga jauh tertinggal dibadingkan dengan desa yang memiliki fasilitas lebih lengkap," jelasnya.
Sementara itu, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, hingga akhir 2018 lalu masih ada 54 desa yang belum teraliri listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Pemerintah daerah masih mengupayakan ke 54 desa tersebut, untuk mendapatkan aliran listrik. Bahkan untuk 39 desa telah diusulkan ke pihak PT PLN, sedangkan 17 desa lainnya telah disurvei serta sudah masuk dalam tahap pengolahan data. Sedangkan delapan desa lainnya belum dilakukan survei.
Sekretaris Daerah Halikinnor guna memerintahkan kepada bagian ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk melanjutkan pendataan pada 2018 ini, agar selanjutnya diusulkan kepada pihak PT PLN agar bisa diakomodir.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menargetkan pada 2019 sebagian desa tersebut atau bahkan semua desa sudah mendapatkan penerangan listrik.
