Palangka Raya (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri menegaskan bahwa pihaknya sampai sekarang ini belum ada melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan fisik maupun non fisik, yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019.
Pemerintah Provinsi hanya mengevaluasi sejumlah kegiatan fisik maupun non fisik yang berkenaan dengan ketersediaan sumber-sumber pendanaannya, kata Fahrizal di Palangka Raya, Rabu.
"Evaluasi itu untuk memastikan apakah kegiatan fisik maupun non fisik yang akan dilaksanakan, dananya sudah ada atau belum. Kalau belum ada, ya ditahan dahulu kegiatannya," tambahnya.
Dia menyebut bahwa rancangan APBD tahun 2019 disusun pada tahun 2018, sehingga sumber-sumber penerimaan masih bersifat asumsi. Setelah berjalan selama enam bulan, maka asumsi sumber-sumber penerimaan tersebut dievaluasi apakah sepenuhnya terlaksana atau tidak.
"Apabila ada asumsi penerimaan tidak terlaksana, ya kegiatan yang sudah sempat disusun, ditahan dulu sembari menunggu masuk dananya. Kami tidak ingin melaksanakan kegiatan, tapi dananya tidak ada. Jadi, tidak ada melakukan rasionalisasi," kata Fahrizal.
Baca juga: 89 pejabat di lingkup Pemprov Kalteng kembali dilantik
Sebelumnya, Anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalteng Heriansyah menyebut bahwa pihaknya banyak menerima laporan dari satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di lingkungan pemprov, terkait adanya rasionalisasi anggara terhadap pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik.
Heriansyah mengatakan rasionalisasi tersebut sama sekali tidak dikomunikasikan kepada DPRD Kalteng. Padahal, sesuai aturan yang berlaku, eksekutif sebelum melakukan rasionalisasi, harus terlebih dahulu mengkomunikasikannya kepada legislatif.
"Bukan hanya tidak ada komunikasi, rasionalisasi itu juga berdampak pada rendahnya serapan APBD tahun 2019 dan pertumbuhan ekonomi melemah, serta perputaran uang di Kalteng pun semakin terpuruk," kata dia.
Dia pun menyarankan pemprov memikirkan ulang rasionalisasi tersebut, dan membicarakannya dengan DPRD Kalteng. Apalagi sekarang ini sedang dilakukan pembahasan APBD-P 2019.
"Saya selaku anggota fraksi Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD Kalteng, mensesalkan adanya rasionalisasi yang dilakukan Pemprov Kalteng," kata Heriansyah.
Baca juga: DPRD Kalteng berharap pekerja proyek pemerintah berasal dari lokal
Baca juga: Raperda inisiatif tentang PBBKD harus fokus ke suku Dayak
Berita Terkait
Petani hortikultura di Kotim merugi akibat lahan dilanda banjir
Rabu, 1 Mei 2024 22:19 Wib
Mencalon di Pilkada Kalteng 2024, Sigit K Yunianto mendaftar di ranting PDIP
Rabu, 1 Mei 2024 22:00 Wib
Sebanyak 744 usulan masyarakat diterima anggota DPRD Barsel
Rabu, 1 Mei 2024 17:04 Wib
Empat nama mendaftar ke PDIP maju di Pilkada Murung Raya 2024
Rabu, 1 Mei 2024 16:46 Wib
Pemutihan kebun sawit ilegal di Kalteng harus memperhatikan hak masyarakat
Rabu, 1 Mei 2024 15:17 Wib
Pemkab Kotim anggarkan Rp1 miliar untuk transportasi JCH ke embarkasi
Selasa, 30 April 2024 22:46 Wib
Kesbangpol Pulpis minta warga terlibat aktif ciptakan suasana damai jelang Pilkada 2024
Selasa, 30 April 2024 18:33 Wib
Falsafah Huma Betang Kalteng mampu bangun kesadaran bela negara
Selasa, 30 April 2024 18:14 Wib