DPRD Kalteng berharap pekerja proyek pemerintah berasal dari lokal

Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi D DPRD Kalimantan Tengah Agus Susilasani berharap perusahaan pemenang proyek pemerintah provinsi, baik multiyears maupun reguler bidang infrastruktur, agar melibatkan serta mengutamakan tenaga kerja lokal yang mengerjakannya.

Sekarang ini sudah mulai banyak tenaga kerja asal Kalteng yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan infrastruktur jalan maupun jembatan, sehingga tidak perlu lagi mencari dari provinsi lain, kata Susilasani di Palangka Raya, Selasa.

"Kalaupun mencari dari provinsi lain, harapannya karena memang tenaga kerja lokal sudah tidak ada lagi. Sepanjang masih ada, ya lebih baik mengutamakan tenaga kerja lokal lah," ucapnya.

Menurut anggota DPRD Kalteng itu, pelibatan tenaga kerja lokal juga sebagai upaya memberikan dampak lain terhadap proyek pemerintah, yakni membuka lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan penghasilan masyarakat di provinsi nomor dua terluas di Indonesia itu.

"Perputaran uang pun semakin meningkat di Kalteng apabila tenaga kerja lokal yang lebih diutamakan mengerjakannya," tambah Susilasani.

Baca juga: DPRD minta pemprov Kalteng dukung pengembangan wisata di DAS Barito

Dia menyebut dalam waktu dekat ini Komisi D DPRD Kalteng akan memantau sejauh mana pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah provinsi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara. Sebab, DPRD Kalteng menginginkan agar proyek multiyears maupun reguler dikerjakan sesuai spesifikasi dan tepat waktu.

Anggota Fraksi Partai Nasdem itu mengatakan pihaknya baru-baru ini telah mengunjungi dan memantau proyek pemprov yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Hasil dari pantauan itu, pengerjaannya sudah sesuai target yang ditentukan pemprov bersama DPRD Kalteng.

"Tapi, kami berharap dan meminta pemprov, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng agar proyek reguler yang telah dilelang, segera dikerjakan. Selain agar cepat selesai, juga meningkatkan perputaran uang di Kalteng," demikian Susilasani.

Baca juga: Raperda inisiatif tentang PBBKD harus fokus ke suku Dayak

Baca juga: LPMP sulit ditemui, ini komentar DPRD Kalteng terkait sistem zonasi