Prioritaskan pembangunan infrastruktur daripada ikon kota, kata Gubernur Kalteng

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota, untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur yakni berupa jalan, maupun sarana penunjang lainnya yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

"Jangan malah mementingkan pembangunan sebuah ikon atau hal lainnya yang jika dilihat dari sisi kebutuhan masyarakat, bukanlah menjadi prioritas utama," katanya di Palangka Raya, Jumat.

Dibandingkan dengan ikon sebuah kota atau daerah, menurutnya masih banyak hal lainnya yang harus menjadi skala prioritas pemerintah daerah saat ini. Untuk itu setiap kepala daerah yang ada di kabupaten dan kota diminta untuk lebih selektif dalam merencanakan pembangunan.

Seperti halnya pemprov yang memprioritaskan pembangunan di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan ekonomi dalam arti luas. Hendaknya hal itu juga diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota, sebab keempatnya merupakan kebutuhan utama daerah saat ini.

"Dari evaluasi yang kami lakukan, ada daerah di Kalteng yang gencar melakukan pembangunan ikon atau semacamnya, sedangkan sarana dan prasarana yang lebih dibutuhkan masyarakat kurang begitu diperhatikan. Saya harap, ini bisa segera dibenahi," jelasnya.

Sugianto menjelaskan, selama ia menjabat sebagai Gubernur Kalteng seringkali turun ke lapangan dan melihat langsung kondisi masyarakat di berbagai daerah. Mulai dari pinggiran kota hingga pelosok perdesaan.

Dari rangkaian kegiatan itu, dirinya masih banyak menemukan warga yang mengalami kesusahan, baik dalam hal memenuhi kebutuhan kesehatan hingga pendidikan. Masih banyak warga miskin yang perlu perhatian dari pemerintah.

"Mulai dari anak putus sekolah sampai dengan mereka yang sakit parah namun kesulitan untuk berobat. Ragam permasalahan ini yang kami coba tuntaskan dan harusnya itu pula yang dilakukan oleh setiap pemerintah kabupaten dan kota," tegas Sugianto.

Ia pun mengingatkan Sekretaris Daerah Kalteng dan pejabat lainnya yang memiliki kewenangan, agar tidak sembarangan menyetujui maupun mendukung usulan dari setiap pemerintah kabupaten dan kota. Semuanya harus dilakukan secara selektif, jika nyatanya usulan itu dinilai bukan prioritas tentu tidak perlu disetujui.