Jakarta (ANTARA) - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan banyak hal yang harus diperbaiki di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk membuat lembaga itu bisa dikoreksi.
Neta menilai selama ini KPK sudah menjelma menjadi lembaga yang sangat ditakuti. Kondisi ini menurutnya sangat bahaya. Jika suatu lembaga sangat ditakuti maka tidak ada yang berani mengoreksi.
"KPK pun menjadi otoriter dan sok benar sendiri. Apa pun yang terjadi dan apa pun yang dilakukannya, sekalipun keliru atau salah, akan dianggap selalu benar," kata Neta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Menurut dia, tantangan pimpinan KPK mendatang adalah melakukan berbagai perbaikan, meliputi undang-undang dan peraturan pemerintah, pengembangan struktural dengan titik berat pada orientasi pendidikan publik, pemberantasan korupsi dengan pendekatan pencegahan.
Selanjutnya adalah tugas pembantuan program pemerintah, peningkatan pendapatan negara dan daerah, mengembalikan aset negara dan daerah, memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi dengan instansi yang bertugas dalam pemberantasan korupsi, serta penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan titik berat kerugian negara dan perekonomian negara sebagaimana diamanatkan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002.
"Fakta-fakta inilah yang menjadi tantangan pimpinan KPK 2019-2023," ujar Neta.
IPW menyatakan respek dan apresiasi kepada ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berani menilai LKP KPK tahun 2018 dengan predikat wajar dengan pengecualian WDP.
Menurut Neta, nilai WDP itu sangat memalukan bagi KPK. Lembaga superbody dalam pemberantasan korupsi itu seharusnya tampil wajar tanpa pengecualian (WTP). Dengan WDP, lanjut Neta, berarti banyak kekeliruan dalam penggunaan anggaran yang ujung-ujungnya potensi korupsinya tinggi.
"Tapi siapa yang berani mengusut dugaan korupsi di KPK. Inilah masalah besar yang harus diperbaiki di KPK. Untuk itu, pansel harus benar-benar bisa mendapat pimpinan KPK yang membawa aura baru di lembaga antirasuah itu," kata Neta.
Berita Terkait
KPK panggil delapan saksi suap pengadaan jalan di Kaltim
Kamis, 18 April 2024 15:20 Wib
Eks ajudan Mentan akui Firli Bahuri minta uang Rp50 miliar ke SYL
Rabu, 17 April 2024 17:17 Wib
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor ditetapkan tersangka korupsi
Selasa, 16 April 2024 18:08 Wib
KPK: Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto segera disidangkan
Selasa, 16 April 2024 17:59 Wib
Dua orang pengendali pungli Rutan KPK sampaikan permintaan maaf terbuka
Selasa, 16 April 2024 17:57 Wib
Eks Dirut Taspen Iqbal Latanro dipanggil KPK terkait dugaan korupsi investasi fiktif
Selasa, 2 April 2024 18:06 Wib
Kabiro Umum Mahkamah Agung Supandi dipanggil KPK terkait kasus dugaan TPPU
Senin, 1 April 2024 16:02 Wib
Dirut PT HK dipanggil KPK sebagai saksi terkait pengadaan lahan Tol Trans Sumatra
Senin, 1 April 2024 14:25 Wib